Kejagung dan Kementerian BUMN Bersinergi Tangani Korupsi Minyak Mentah

PURWAKARTA ONLINE – Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian BUMN terus bekerja sama dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023.

Sinergi ini bertujuan menciptakan tata kelola BUMN yang lebih baik.

Kolaborasi untuk Transparansi
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa kerja sama ini penting.

Baca Juga: Viska Dhea Ramadhani dan Ichlas Budhi Pratama Selingkuh, Ini Fakta Lengkapnya!

"Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan tata kelola perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel," ujarnya.

Kasus ini melibatkan tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Dugaan penyimpangan ini berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar.

Baca Juga: Tom Lembong Minta Dibebaskan dari Kasus Korupsi Importasi Gula

Pertamax Sudah Sesuai Standar
Di sisi lain, Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan bahwa Pertamax yang beredar saat ini aman dan sesuai standar.

Ia menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi hanya terjadi pada periode 2018–2023.

"Pertamax yang diproduksi mulai 2024 tidak ada kaitannya dengan objek penyidikan," jelasnya.

Baca Juga: Kontroversi Nasab Habib di Indonesia, Benarkah Mereka Keturunan Nabi Muhammad?

Kasus ini masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut.

Masyarakat berharap transparansi tetap dijaga demi kepercayaan publik terhadap BUMN.***