Pemkab Bekasi Klaim Aman Usai OTT KPK, Tapi Penyegelan 7 Ruangan Picu Tanda Tanya Publik

PURWAKARTA ONLINE - Pemerintah Kabupaten Bekasi bergerak cepat pasca OTT KPK yang menjerat Bupati Ade Kuswara Kunang.

Pesan utamanya satu: pemerintahan tetap berjalan normal.

Wakil Bupati Bekasi, dr Asep Surya Atmaja, menegaskan tidak ada gangguan dalam pelayanan publik.

ASN tetap masuk kerja, apel Bela Negara tetap digelar, dan aktivitas perkantoran berlangsung seperti biasa.

Baca Juga: Ciri-Ciri Mayat Pria Tanpa Identitas di Plered Diumumkan, Polisi Minta Bantuan Warga

Namun di balik klaim normalitas itu, tujuh ruangan strategis disegel KPK.

Mulai dari ruang kerja Bupati Bekasi hingga sejumlah dinas teknis yang berkaitan langsung dengan proyek infrastruktur.

Penyegelan ini bukan langkah simbolis.

Dalam praktik penegakan hukum, penyegelan biasanya dilakukan untuk mengamankan dokumen, perangkat elektronik, dan jejak administrasi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Baca Juga: OTT KPK Bekasi: Gerak Senyap Ade Kuswara Kunang Sebelum Ditangkap, Agenda Batal hingga Ruang Disegel

Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bekasi, Hudaya, menyatakan penyegelan tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan.

Namun publik bertanya-tanya, sejauh mana dampak penyelidikan ini terhadap proses pengambilan kebijakan.

OTT ini juga membuka fakta bahwa KPK bergerak sangat senyap.

Banyak pegawai bahkan tidak mengetahui penyegelan hingga keesokan harinya.