TikTok di Ambang Larangan: Akankah Donald Trump Beri Jalan Tengah untuk ByteDance? Begini Ungkapnya!

PURWAKARTA ONLINE - Kisruh antara pemerintah Amerika Serikat dan ByteDance, perusahaan induk TikTok, kembali memanas.

Presiden Donald Trump yang baru saja dilantik memberikan penundaan selama 75 hari atas larangan TikTok, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak setelah keputusan tegas dari Mahkamah Agung pada 17 Januari 2025.

Trump sebelumnya dikenal sebagai sosok yang vokal soal ancaman keamanan nasional yang dituduhkan pada TikTok.

Namun, langkah terbarunya untuk memperpanjang tenggat waktu divestasi TikTok hingga 75 hari mengundang tanda tanya besar.

Baca Juga: Mantan Kepala Puskesmas Plered Purwakarta Ditahan! Dugaan Korupsi Rugi Negara Rp681 Juta

Apakah ini bentuk kompromi, atau strategi politik untuk meraih simpati generasi muda, yang menjadi salah satu blok pemilih terbesarnya?

Mahkamah Agung sendiri telah menyatakan bahwa Kongres memiliki hak untuk memberlakukan larangan ini demi melindungi keamanan nasional.

Undang-undang yang memaksa ByteDance menjual TikTok kepada perusahaan asal Amerika telah disahkan sejak April 2024.

Joe Biden, pendahulu Trump, bahkan memberikan tenggat waktu hingga Januari 2025 untuk menyelesaikan proses ini.

Baca Juga: Drama TikTok di AS: Trump Beri Waktu 75 Hari, Apa Artinya bagi Masa Depan Platform Sosial Terbesar di Dunia? Negara Ini Salah Satunya!

TikTok, dengan lebih dari 170 juta pengguna di AS, menjadi tulang punggung ekonomi digital bagi banyak kreator dan usaha kecil.

Data menunjukkan bahwa platform ini berkontribusi hingga US$1,3 miliar hanya dalam satu bulan pertama sejak pelarangan diumumkan.

Tidak hanya itu, TikTok Shop juga menjadi sarana vital bagi pengusaha kecil untuk bertransaksi dengan pelanggan.

Namun, isu keamanan nasional tetap menjadi duri dalam daging. Pada 2022, laporan mengungkap bahwa data pengguna AS telah diakses oleh karyawan ByteDance di China.