ByteDance Ditekan Jual TikTok: Keamanan Nasional atau Perang Teknologi? Begini Penjelasannya!

PURWAKARTA ONLINE - TikTok kembali menjadi pusat kontroversi di Amerika Serikat. Setelah Mahkamah Agung menguatkan undang-undang yang memaksa ByteDance, induk TikTok.

Untuk menjual asetnya ke perusahaan AS sebelum 24 Januari 2025, Presiden Donald Trump mengejutkan publik dengan menunda larangan ini selama 75 hari.

Undang-undang yang disahkan pada April 2024 di era Joe Biden bertujuan melindungi keamanan nasional.

Pejabat AS khawatir ByteDance dapat dimanfaatkan pemerintah China untuk mengakses data pengguna AS atau menyebarkan disinformasi.

Baca Juga: TikTok Terancam Dilarang di AS! Trump Berikan Waktu Tambahan 75 Hari: Begini Dampaknya?

Laporan pada 2022 semakin memanaskan situasi, mengungkap data pengguna yang diakses secara berulang oleh karyawan di China. Namun, ByteDance menolak tuduhan tersebut.

Trump, yang baru dilantik, menyatakan melalui Truth Social bahwa ia membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan semua aspek sebelum mengambil keputusan final.

Keputusan ini dianggap sebagai langkah politik untuk mendekati generasi muda, yang merupakan pengguna utama TikTok.

Bahkan, CEO TikTok Shou Zi Chew hadir di acara pelantikan Trump, bersama para pemimpin teknologi lainnya, seperti Mark Zuckerberg dan Elon Musk.

Baca Juga: Dua Mantan Kepala Puskesmas Plered Purwakarta Resmi Ditahan, Dugaan Korupsi Capai Rp927 Juta

Di Indonesia, TikTok telah mencapai popularitas luar biasa dengan 157 juta pengguna, menjadikannya negara pengguna terbesar di dunia pada Juli 2024.

TikTok Shop menjadi motor penggerak ekonomi digital, memberikan peluang besar bagi pelaku usaha kecil.

Namun, ancaman larangan di AS juga dapat memengaruhi ekosistem global platform ini.

Apakah Trump benar-benar akan melarang TikTok, atau ini hanya langkah strategis untuk menekan ByteDance?