Aturan Baru Pembuatan Faktur Pajak PPN! Masa Transisi dan Kelebihan Pemungutan PPN

PURWAKARTA ONLINE - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan petunjuk teknis terkait pembuatan faktur pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Aturan ini tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2025 yang berlaku sejak 3 Januari 2025.

Masa Transisi PPN hingga Maret 2025

Pelaku usaha diberi kesempatan untuk menyesuaikan sistem administrasi mereka selama masa transisi.

Masa transisi ini berlaku dari 1 Januari hingga 31 Maret 2025.

Selama periode ini, faktur pajak yang mencantumkan nilai PPN 11% atau 12% untuk barang selain barang mewah dianggap sah tanpa dikenakan sanksi.

Baca Juga: Mengerikan! Virus Baru HMPV: Kemungkinan Menjadi Pandemi Berikutnya?

Kelebihan Pemungutan PPN: Pengembalian Kelebihan Bayar

Jika terjadi kelebihan pemungutan PPN, misalnya 12% untuk barang yang seharusnya dikenakan tarif 11%, pembeli dapat meminta pengembalian lebih bayar.

Penjual, sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), akan mengeluarkan faktur pajak pengganti untuk memproses pengembalian tersebut.

Tarif PPN 12% untuk Barang Mewah

Berdasarkan keputusan Pemerintah, tarif PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah, seperti kendaraan bermotor dan barang-barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Sementara itu, untuk barang dan jasa lainnya, tarif PPN yang berlaku tetap 11% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Juga: Persaingan UMK Bekasi, Karawang, dan Jakarta! Siapa yang Memimpin?