Tamat Sudah Riwayat KDM! Retno Listyarti: Kebijakan Dedi Mulyadi Tak Sesuai UU!

PURWAKARTA ONLINE — Polemik kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang mengirim siswa nakal ke barak militer, kembali menuai kritik tajam.

Aktivis pendidikan nasional, Retno Listyarti, menyebut kebijakan KDM tidak sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Duduk Persoalan

Retno mempertanyakan dasar hukum di balik program pembinaan siswa bermasalah melalui pendidikan ala militer.

"Kewenangan pendidikan hanya dimiliki Kemendikbud dan Kemenag. Tidak ada dalam regulasi yang memberi peran TNI dalam urusan pendidikan siswa," ujarnya tegas, Jumat (2/5/2025).

Baca Juga: Kisah Nyata Pembantaian Dukun Santet: Teror Mencekam Banyuwangi yang Kini Jadi Film Horor Indonesia 2025

Mengapa Retno Menolak Kebijakan Ini?

Menurut Retno, tidak ada satu pasal pun dalam UU Sisdiknas yang membenarkan pemindahan siswa ke barak militer sebagai solusi pendidikan.

Terlebih, jika status siswa tetap melekat selama masa pembinaan 6 hingga 12 bulan.

"Kalau anak tetap siswa, bagaimana hak akademiknya? Kalau dia tidak dapat nilai kelas 11, bagaimana naik kelas?" tanya Retno, yang juga mantan Komisioner KPAI.

Tanggapan Orang Tua Siswa Peserta Barak Militer

Retno Listyarti, tokoh pendidikan nasional dan Ketua Dewan Pengawas FSGI, menyuarakan kritik.

Sementara Dedi Mulyadi, yang kini dijuluki “KDM”, tetap percaya pada efektivitas pendidikan disiplin berbasis militer.

Orang tua siswa pun ikut buka suara.