Kanada Siap Akui Kedaulatan Palestina di Sidang Umum PBB, Ikuti Jejak Dua Negara Ini!

PURWAKARTA ONLINE - Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, secara mengejutkan mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui kedaulatan negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 yang akan berlangsung pada September 2025.

Keputusan ini menjadikan Kanada sebagai negara besar berikutnya yang mengikuti jejak Inggris dan Prancis dalam memberikan dukungan penuh terhadap solusi dua negara atau two-state solution.

Dalam pernyataan resminya yang dikutip dari AFP pada Jumat, 1 Agustus 2025, Carney menegaskan bahwa pengakuan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Kanada terhadap perdamaian di Timur Tengah.

“Ini adalah tujuan jangka panjang Kanada, yang meyakini two-state solution. Perlahan, tujuan itu mulai terkikis di depan mata kita,” kata Mark Carney, Kamis (31/7/2025).

Baca Juga: Ulasan Pidato KDM, Kenapa Komunikasi Publik Beliau Bisa Menghipnotis Rakyat Indonesia

Selama bertahun-tahun, Kanada bersikeras bahwa pengakuan terhadap Palestina hanya akan diberikan jika proses perdamaian dengan Israel tercapai.

Namun, Carney mengakui bahwa realita di lapangan telah berubah drastis, memperkecil harapan untuk tercapainya negara Palestina melalui proses negosiasi tradisional.

Dalam pidatonya, Carney menyoroti berbagai faktor yang memperparah konflik Palestina-Israel, antara lain:

• Krisis kemanusiaan di Gaza
• Ancaman terorisme dari Hamas
• Pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur
• Pemungutan suara Knesset yang mendukung aneksasi wilayah Palestina

Baca Juga: Mertua Idaman! Viral Pak Muh Doakan Menantu Saat Melahirkan, Netizen: Bikin Mewek!

“Alasan lainnya adalah ancaman terorisme Hamas terhadap Israel, percepatan pembangunan pemukiman di sepanjang Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta pemungutan suara Knesset yang menyerukan aneksasi Tepi Barat,” ungkap Carney dalam siaran pers yang dilansir Global News Canada.

Dalam pernyataannya, Carney juga menegaskan bahwa Hamas tidak akan diizinkan terlibat dalam pemerintahan Palestina di masa depan.

Hal ini sesuai dengan syarat utama yang juga diusung Inggris saat mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

“Hamas tidak dapat mengambil peran, dan harus mengambil langkah demiliterisasi negara Palestina,” tegasnya.

Baca Juga: Viral Protes Warga soal Pemblokiran Rekening PPATK, Hotman Parang Bilang Gini!