PCNU Purwakarta Kecam Presidium MLB PBNU, Sebut Gerakan Tersebut Ancam Persatuan NU

PURWAKARTA ONLINE – Konsolidasi gerakan Presidium Muktamar Luar Biasa (MLB) PBNU yang digelar di salah satu hotel di Cirebon mendapat kecaman keras dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Purwakarta.

Sekretaris PCNU Kabupaten Purwakarta, H. Budi Sopani Muplih, kepada tim Purwakarta Online, secara tegas menyatakan bahwa agenda MLB tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai NU.

“Kami (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purwakarta) mengecam agenda tersebut (MLB). Tidak ada urgensi yang mendesak, dan itu berpotensi merusak persatuan di tubuh NU,” ungkap Budi Sopani.

Pertemuan PCNU Se-Jawa Barat Tegas Tolak MLB!

Sejumlah pengurus NU dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat telah mengadakan pertemuan penting terkait isu MLB ini.

Diketahui bahwa pertemuan tersebut mendapat dukungan dan diketahui oleh Ketua PWNU Jawa Barat, KH Juhadi Muhammad.

Para pengurus NU yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan beberapa poin tegas yang menyoroti ketidakabsahan gerakan MLB yang digagas oleh beberapa pihak.

Baca Juga: Shin Tae-yong Ungkap Alasan Timnas Indonesia Gunakan Strategi Bertahan Saat Hadapi Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Pertama, disebutkan bahwa konsolidasi yang dilakukan oleh Presidium MLB di Cirebon tidak mendapatkan restu dari sesepuh setempat.

Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan tersebut tidak menghormati tradisi kebijaksanaan lokal yang dijunjung tinggi oleh NU.

Kedua, Muktamar Luar Biasa (MLB) memang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, namun penggunaan mekanisme ini sangat jarang dan hanya pernah terjadi satu kali, yakni pada masa Orde Baru yang penuh dengan intervensi politik.

Ketiga, pelanggaran yang disangkakan oleh Presidium MLB kepada PBNU dianggap tidak cukup serius untuk menjadi legitimasi digelarnya MLB.

“Tudingan tersebut tidak layak menjadi alasan dilaksanakannya MLB,” tambah Budi Sopandi.

Keempat, MLB hanya boleh dilakukan dalam keadaan yang benar-benar mendesak, bukan sebagai alat untuk merebut kepemimpinan PBNU secara sepihak.