Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres 2024, Peran Megawati dan BEM FH dalam Menyuarakan Keadilan Substantif

MK, sebagai lembaga peradilan konstitusi, dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga independensinya dalam mengambil keputusan terkait sengketa Pilpres.

Dengan banyaknya amicus curiae yang masuk, MK diuji untuk tetap berdiri teguh sebagai benteng konstitusi tanpa terpengaruh oleh intervensi politik atau tekanan eksternal.

Meskipun demikian, MK dihadapkan pada tugas yang berat untuk mempertimbangkan semua pandangan yang masuk tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi.

Baca Juga: Jusuf Kalla Ajak Umat Islam Terima Permohonan Maaf Pendeta Gilbert Lumoindong

Refleksi atas Tantangan Demokrasi

Fenomena amicus curiae dalam konteks sengketa Pilpres 2024 memunculkan refleksi mendalam tentang kesehatan demokrasi Indonesia.

Meskipun melambangkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum, hal ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menjaga independensi lembaga peradilan.

Dalam hal ini, keputusan MK tidak hanya menjadi cermin bagi keadilan formal, tetapi juga menjadi ujian bagi kualitas demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

Sebagaimana diutarakan oleh Juru Bicara MK Fajar Laksono, keputusan MK terhadap amicus curiae akan menjadi cermin dari independensi dan integritas hakim konstitusi.

Baca Juga: Duduk Masalah Perselingkuhan Dokter TNI, Anindira Puspita Dijerat UU ITE

Dalam mengejar keadilan, MK dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.***