Penyebab Utama
Tidak adanya usulan UMSK di Kota Cirebon disinyalir akibat minimnya komunikasi antara unsur-unsur di Dewan Pengupahan.
Unsur pemerintah dianggap kurang proaktif, sementara unsur buruh dinilai belum maksimal dalam menyuarakan aspirasinya.
Karsiman menambahkan, "Unsur buruh seharusnya lebih aktif dalam mengusulkan kebijakan yang menguntungkan mereka. Jika tidak, siapa lagi yang akan memperjuangkan hak buruh?"
Dampak Bagi Buruh
Ketidakhadiran UMSK berarti buruh di Kota Cirebon hanya bisa mengandalkan kenaikan UMK.
Padahal, sektor tertentu di kota ini memiliki potensi besar untuk memberikan upah lebih tinggi.
Tanpa UMSK, daya saing Kota Cirebon dalam menarik tenaga kerja berkualitas juga bisa menurun.
Baca Juga: Wacana Libur Sekolah Selama Ramadan: Perspektif Gus Yahya dan Solusi Optimal
Selain itu, buruh di sektor strategis berisiko kehilangan kesempatan untuk mendapatkan upah yang lebih layak.
Ini menjadi pukulan telak, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat.
Karsiman dan Partai Buruh berkomitmen untuk memperjuangkan isu ini.
Mereka berencana mengajukan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan agar UMSK dapat diusulkan pada tahun mendatang.
Selain itu, serikat pekerja di Kota Cirebon diharapkan lebih solid dalam menyuarakan kebutuhan buruh.
Artikel Terkait
Daftar UMSK Purwakarta 2025! Kebijakan Baru, Kekecewaan Lama
UMSK Purwakarta 2025, Solusi atau Polemik Baru?
UMSK Purwakarta 2025 Naik, Serikat Pekerja Tetap Tidak Puas
UMSK Purwakarta 2025, Kenaikan Upah atau Formalitas?
UMSK Purwakarta 2025 Naik, Serikat Pekerja Belum Puas!
Apa Bedanya UMK dan UMSK? Ini Penjelasan Lengkapnya!
UMK vs UMSK, Apa yang Harus Anda Ketahui?
Protes Damai di Batam, Buruh Desak Penetapan UMSK 2025
Serikat Pekerja Batam, UMSK 2025 Harus Segera Ditentukan
Konsolidasi Perdana 2025, FSPMI Bekasi Perjuangkan UMSK Kembali Hadir