Sebab, makanan yang dimasak terlalu malam lalu dikirim siang hari berpotensi basi.
“Makanan yang seharusnya memberikan gizi malah bisa membahayakan kesehatan anak-anak,” tambahnya.
Selain itu, ia meminta sekolah selalu memeriksa sampel makanan sebelum dibagikan.
Para siswa juga diajak untuk berani menolak makanan yang terasa aneh atau sudah tidak layak konsumsi.
Sorotan Nasional: Polemik Ultra Processed Food (UPF)
Meski insiden di Purwakarta bisa segera ditangani, polemik MBG belum selesai.
Di tingkat nasional, program ini mendapat sorotan tajam terkait penggunaan Ultra Processed Food (UPF) seperti mie instan, nugget, burger, hingga spaghetti.
Baca Juga: BRI Dorong Pemberdayaan UMKM Halal di Halal Indo 2025, Catat Investasi Rp7,2 Triliun
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mempertanyakan sikap tidak konsisten Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, alih-alih melarang, BGN justru hanya mengatur agar UPF diproduksi oleh UMKM lokal.
“Maksud saya gini pak, bapak ibu di BGN ngerti nggak sih ultra processed food itu apa? Berarti ini kan bukan melarang penggunaan UPF, tetapi yang harus dibeli lewat UMKM,” kritik Charles dalam rapat di Senayan, Rabu (1/10/2025).
Ia menegaskan agar BGN punya komitmen jelas, UPF harus hilang dari menu MBG.
Sikap Tegas BGN
Menanggapi kritik itu, Nanik, Wakil Kepala BGN, menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir penggunaan produk pabrikan dalam menu MBG, kecuali susu di daerah yang memang tidak punya peternakan sapi.
“Dapur MBG adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan memperkaya pemilik pabrik roti. Roti itu dibuat ibu-ibu murid, lalu dimakan oleh anaknya,” kata Nanik pada konferensi pers di Jakarta, 26 September 2025.
Artikel Terkait
Gubernur Jabar Tegas! Bupati Purwakarta Diminta Sidak Proyek Irigasi Rp1,8 Miliar: Jangan Dibayar Jika Asal-asalan!
Sri Radjasa Ajak Insan Pers Bersuara! Soroti Polemik Pemutusan Pendamping Desa Secara Sepihak
Sri Radjasa Kritik Yandri Susanto, Pemecatan Ribuan Pendamping Desa Dinilai Maladministrasi
Sri Radjasa: Ombudsman Nyatakan Pemecatan Pendamping Desa oleh Mendes Yandri Maladministrasi
Sri Radjasa: Pemutusan Sepihak Pendamping Desa Bisa Jadi Korupsi Kebijaka
Sri Radjasa Kritik Pemecatan Ribuan Pendamping Desa, Singgung Maladministrasi Mendes
Nina Herlina Resmi Dilantik Jadi Sekda Purwakarta, Om Zein: Awal Babak Baru!
Dari Plh hingga Dilantik, Perjalanan Karier Nina Herlina Jadi Sekda Purwakarta
Dilantik Jadi Sekda Purwakarta, Nina Herlina Dihadapkan pada Tantangan Besar
Prioritas Anggaran Purwakarta 2026, Om Zein Minta Fokus pada Pelayanan Publik