trending

Besok DPR Sahkan RUU TNI! Reformasi dan Penguatan Institusi Militer

Rabu, 19 Maret 2025 | 23:12 WIB
DPR RI akan mengesahkan RUU TNI besok dalam rapat paripurna. Detail pembahasan dan dampaknya bagi reformasi institusi militer Indonesia. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.)

PURWAKARTA ONLINE, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rapat paripurna besok, Kamis (20/3/2025).

RUU ini telah melalui pembahasan intensif di Komisi I DPR RI dan disepakati untuk dibawa ke tingkat II atau paripurna guna disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengonfirmasi bahwa RUU TNI akan dibahas dalam rapat paripurna besok.

"Yes (dibawa ke paripurna besok)," kata Dave saat dikonfirmasi, Rabu (19/3/2025).

Baca Juga: BI Luncurkan Penyesuaian Jadwal Penukaran Uang Lebaran 2025 via PINTAR BI

Rapat pengesahan ini rencananya akan digelar di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara II, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pukul 09.30 WIB.

Proses Pembahasan yang Komprehensif

RUU TNI telah melalui proses pembahasan yang panjang dan melibatkan berbagai pihak terkait.

Utut Adianto, anggota Komisi I DPR RI, menyatakan bahwa pembahasan RUU ini telah melibatkan seluruh fraksi di DPR RI, serta stakeholder kunci seperti Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

"Kita sudah mengundang semua stakeholder dan terakhir juga kita telah menyelesaikan rapat Panja dilanjut dengan tim perumus dan tim sinkronisasi," ujar Utut.

Baca Juga: Dampak Buyback Saham Tanpa RUPS, Langkah OJK untuk Stabilkan Pasar Modal

Dalam rapat kerja (Raker) pembicaraan tingkat I yang digelar Selasa (18/3), Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyepakati untuk membawa RUU TNI ke tingkat II.

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, serta perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan.

Dukungan Seluruh Fraksi

Halaman:

Tags

Terkini