Masyarakat Gorontalo Menolak Tegas Pemilihan Trans Queen, KAHMI dan Polda Turun Tangan!

PURWAKARTA ONLINE, Gorontalo – Gelombang penolakan terhadap Pemilihan Trans Queen Gorontalo semakin menggema setelah acara ini mengundang perhatian luas di kalangan masyarakat dan netizen.

Kekuatan media sosial serta ketegasan elemen-elemen penting di daerah tersebut telah memperjelas sikap mereka terhadap acara yang melibatkan komunitas LGBT ini.

KAHMI Kota Gorontalo Menolak Berdasarkan Nilai dan Budaya

Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Gorontalo telah mengeluarkan pernyataan sikap resmi yang menggarisbawahi penolakan mereka terhadap pelaksanaan Pemilihan Trans Queen.

Surat pernyataan ini, yang ditandatangani oleh Ketua Kristina Muhammad Udoki dan Sekretaris Noldi, menyebutkan beberapa alasan utama yang mendasari sikap mereka:

Baca Juga: Hadroh Ponpes Al-Muktar Assalafi Sukses Meriahkan Maulid Nabi!

1. Kebebasan Berserikat dan Berbudaya: Meskipun KAHMI mengakui hak kebebasan berkumpul dan berserikat sebagai hak konstitusi, mereka menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek budaya dan agama di Indonesia. Hal ini dianggap krusial untuk menghindari konflik sosial yang lebih besar.
2. Penolakan Berdasarkan Nilai Agama dan Kearifan Lokal: Penolakan terhadap kegiatan yang melibatkan LGBT di Gorontalo didasarkan pada ajaran agama dan etika moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Falsafah adat “Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Kitabullah” menjadi landasan utama dalam menolak segala bentuk kegiatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.
3. Himbauan untuk Tidak Menyebarkan Paham LGBT: KAHMI mengimbau para pelaku LGBT dan pendukungnya untuk tidak menyebarluaskan ideologi atau perilaku yang berkaitan dengan LGBT melalui kegiatan atau alasan kebebasan berekspresi.
4. Menjaga Harmoni Sosial: Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif atau anarkis terhadap pelaku LGBT dan menyerahkan penanganan masalah ini kepada pemerintah dan pihak berwenang.
5. Pencegahan LGBT di Tingkat Pemerintah: KAHMI meminta pemerintah daerah untuk melakukan langkah preventif dan kuratif guna mencegah LGBT diterima secara luas di masyarakat.
6. Peran Ulama dan Ormas Islam: KAHMI juga mengajak ulama dan organisasi masyarakat Islam untuk terus memberikan pemahaman tentang bahaya LGBT serta dampak negatifnya.

Baca Juga: Download Tesis Kyai Imad PDF: Mengungkap Polemik Nasab Baalawi yang Kontroversial

Respon Polda Gorontalo

Tidak hanya KAHMI, kepolisian Polda Gorontalo juga menunjukkan respons cepat terhadap isu ini.

Setelah acara tersebut viral dan menimbulkan pro dan kontra, Polda Gorontalo mengundang panitia penyelenggara untuk memberikan klarifikasi resmi mengenai pemilihan Trans Queen.

Kombes Pol Desmont Harjendro, Kabid Humas Polda Gorontalo, menjelaskan, “Kami mengundang panitia penyelenggara untuk memberikan klarifikasi resmi terkait pemilihan Trans Queen Gorontalo yang tengah ramai diperbincangkan. Kepolisian ingin memastikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.”

Setelah klarifikasi dilakukan, panitia pelaksana acara menyatakan komitmen mereka untuk tidak melanjutkan kegiatan tersebut dan berjanji untuk mematuhi norma serta aturan yang berlaku di Provinsi Gorontalo.

Baca Juga: Syekh Nawawi Al-Bantani, Gurunya Pendiri NU dan Muhammadiyah, Ternyata Mondok di Purwakarta!

Kepolisian berharap tindakan ini akan membantu meredakan ketegangan di masyarakat serta memberikan kejelasan mengenai acara yang telah memicu perhatian publik ini.