Hangat isu wacana sistem pemilu proporsional tertutup, begini tanggapan Dosen Politik UI!

PURWAKARTA ONLINE - Di tengah maraknya wacana sistem pemilu proporsional tertutup, Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, berpandangan sebaiknya pergantian sistem pemilu secara komprehensif harus dilakukan melalui fungsi legislasi di DPR, bukan di ranah Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau perubahan hanya di ranah yudikatif maka perubahan itu hanya bersifat parsial," kata dia, di Depok, Minggu, menanggapi polemik sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka.

Dibanding sistem pemilu proporsional tertutup, ia menilai sistem pemilu proporsional terbuka yang dijalankan sejak pemilu 2009 adalah masih yang terbaik dilakukan oleh Indonesia.

Baca Juga: Ikut agama ayahnya, Rapper SZA beragama Islam!

Meski ada begitu banyak masalah terkait dengan politik biaya mahal, personalisasi caleg dalam kampanye ketimbang partai.

Namun sistem yang terbuka ini mendorong pemilih lebih mudah mengenali dan mencari tahu latar belakang caleg di dapilnya.

Caleg pun akan berusaha secara konsisten memelihara dan merawat pemilihnya dengan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Baca Juga: Profil lengkap dan biodata Hakim Ziyech, pemain muslim asal Maroko andalan Chelsea!

"Idealnya, sistem pemilu kita makin mendekatkan kepada pemilih, bukan malah semakin menjauhkan pemilih," jelas mantan Direktur Pusat Kajian Politik UI.

Ia bilang, perubahan sistem bersifat keseluruhan, tidak bisa parsial.

Masalahnya adalah DPR RI sudah menutup pintu adanya revisi UU Pemilu meski Perppu tentang Pemilu sudah dan baru ditetapkan.

Baca Juga: Fenerbahce vs Galatasaray, lahir kembar dari rahim konflik, permusuhan abadi di Liga Turki!

Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Konsultasi Publik Algoritma ini menyebutkan dalam banyak pengalaman dan literatur kepemiluan.

Perdebatan tentang pergantian sistem pemilu yang diimplementasikan di sebuah negara adalah hal yang lumrah dan dapat dilakukan.