KDM Dilaporkan Orang Tua Siswa ke Komnas HAM karena Barak Militer!

PURWAKARTA ONLINE – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), kembali menuai sorotan.

Kali ini, seorang orang tua siswa bernama Adhel Setiawan resmi melaporkan KDM ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Adhel, seorang pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office, mengaku keberatan terhadap program pendidikan militer untuk siswa nakal yang diterapkan KDM.

Ia menilai program tersebut melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan esensi pendidikan nasional.

"Saya tidak setuju kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," kata Adhel pada Jumat (9/5/2025).

Baca Juga: BRI Peduli Bagikan 1.000 Sembako Sambut Hari Raya Waisak 2025

Tiga Alasan Penolakan dari Orang Tua

Adhel membeberkan tiga alasan utama penolakannya terhadap program militerisasi siswa:

1. Bertentangan dengan Hakikat Pendidikan

Menurutnya, pendidikan seharusnya memanusiakan manusia.

Anak didik bukanlah objek yang bisa dibentuk secara paksa, melainkan subjek yang harus dibimbing dengan pendekatan yang manusiawi.

2. Tidak Jelasnya Kurikulum dan Risiko Kekerasan

Ia mempertanyakan kurikulum yang digunakan serta potensi kekerasan atau intimidasi yang mungkin terjadi di barak militer.

3. Diduga Langgar Undang-Undang