PURWAKARTA ONLINE - Banyak pengguna bertanya-tanya. Kenapa HP teman sudah dapat HyperOS 3, sementara HP sendiri belum?
Jawabannya ada pada strategi peluncuran Xiaomi.
HyperOS 3 dirilis secara bertahap sejak Oktober 2025.
Xiaomi membagi peluncuran dalam beberapa gelombang. Tujuannya satu: menjaga stabilitas sistem.
Baca Juga: GMNI Nilai Propemperda DPRD Purwakarta Berisiko Jadi Produk Administratif, Bukan Solusi Rakyat
Gelombang pertama menyasar HP flagship terbaru. Gelombang kedua menyusul ke lebih banyak model flagship dan kelas menengah.
Sementara gelombang ketiga akan berlangsung hingga Maret 2026.
Metode ini dikenal dengan istilah gray-scale rollout. Update disebar dalam batch kecil.
Jika ditemukan bug, Xiaomi bisa langsung menghentikan sementara sebelum menyebar lebih luas.
Baca Juga: Sidak Wakil Bupati di Sukatani Bongkar Masalah Disiplin Perangkat Desa Canting Utara
Selain itu, perbedaan wilayah juga berpengaruh. Biasanya, jadwal global mengikuti Tiongkok dengan selisih sekitar satu bulan.
Jadi wajar jika pengguna di Indonesia harus sedikit bersabar.
Faktor lain adalah basis Android. Perangkat terbaru mendapat HyperOS 3 berbasis Android 16.
Sedangkan HP lama menggunakan Android 15 yang sudah dioptimalkan.
Artikel Terkait
Pesan KADIN Jelang 2026: Jangan Diam oleh Risiko, Indonesia Harus Bergerak karena Peluang
Batik Malessa Buktikan UMKM Perempuan Bisa Naik Kelas Lewat Kreativitas dan Zero Waste
Didukung BRI, Batik Malessa Solo Tembus Bandara hingga Pameran Luar Negeri
Batik Malessa, Rumah Harapan Perempuan Solo yang Menggerakkan Ekonomi Keluarga
Sidak Desa Cianting Utara, Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Geram Banyak Staf Tak Masuk Jam Kerja
Rekomendasi Drama Korea Romantis 2025 yang Hangat dan Bikin Libur Akhir Tahun Makin Berkesan
Sidak Wakil Bupati di Sukatani Bongkar Masalah Disiplin Perangkat Desa Canting Utara
Daftar Lengkap HP Xiaomi, Redmi, dan POCO yang Kebagian Update HyperOS 3 per Desember 2025
Viral Sidak Wakil Bupati Purwakarta, Ini Pesan Keras Abang Ijo Soal Pelayanan Desa
GMNI Nilai Propemperda DPRD Purwakarta Berisiko Jadi Produk Administratif, Bukan Solusi Rakyat