Bjorka, Hacker yang Viral Tahun Lalu, Diduga Jual 19 Juta Data BPJS Ketenagakerjaan!

PURWAKARTA ONLINE - Hacker bernama Bjorka, yang pernah menjadi viral tahun lalu, kembali muncul dengan menjual data sebanyak 19 juta yang diduga berasal dari BPJS Ketenagakerjaan di forum Breached pada tanggal 12 Maret lalu.

Data yang dikompresi sebesar 5GB, sebelum dikompresi sebesar 1GB, terdiri dari berbagai informasi pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, email, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan tempat kerja.

Bjorka juga memberikan sampel data gratis sebanyak 100 ribu. Dari beberapa data yang dicek, nomor telepon yang tercantum cocok dengan nama yang tertera.

Baca Juga: Menjelang Bulan Puasa Ramadhan, Inilah 5 Tips Agar Konsisten Membaca Al-Qur'an Setiap Hari!

Namun, keabsahan data tersebut hanya bisa dibuktikan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau lembaga terkait apakah data sensitif yang mereka simpan mengalami kebocoran atau tidak.

Harga yang ditawarkan oleh Bjorka sebesar US$10.000 atau setara dengan Rp154 juta, dan ia hanya menerima pembayaran melalui Bitcoin.

Untuk membeli data tersebut, pelanggan dapat menghubungi Bjorka melalui pesan pribadi di forum atau Telegram dengan format "I WANT TO BUY DATA [DATA NAME]".

Baca Juga: Mengenang Pelengseran Gus Dur sebagai Presiden Indonesia: Perjuangan Mewujudkan Agenda Reformasi!

Bjorka mengabaikan pesan yang tidak sesuai dengan format karena ia menerima banyak pesan spam di Telegram.

Saluran di aplikasi perpesanan instan tersebut juga sudah ditutup 5 kali.

Oleh karena itu, untuk mengikuti saluran terbaru Bjorka, pelanggan dapat mengunjungi situs https://bjork.ai.

Baca Juga: Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi PT Graha Telkom Sigma, senilai Rp354,3 Miliar!

Data privasi yang diduga berasal dari BPJS Ketenagakerjaan RI yang dihack oleh Bjorka seperti NIK, nama, email, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan tempat kerja.

Namun, keabsahan data tersebut hanya dapat dikonfirmasi oleh BPJS Ketenagakerjaan atau lembaga terkait.