Kementerian PU Bangun 50 Sekolah Rakyat, Fokus pada Anak dari Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem

PURWAKARTA ONLINE - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan fisik Sekolah Rakyat (SR) Tahap 1C, sebuah program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Pembangunan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk menuntaskan persoalan ketimpangan akses pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal dan kurang terlayani.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pada tahap awal, pihaknya melakukan verifikasi terhadap 167 lokasi calon sekolah di seluruh Indonesia.

Namun, hanya 50 lokasi yang dinilai layak dan memenuhi standar untuk dilanjutkan ke tahap konstruksi.

Baca Juga: Sinopsis Roman Dendam dan Bocoran Episode 8: Tiana dan Barli Hadapi Akhir Konspirasi Besar, Siap-Siap untuk Ending Mengejutkan!

“Hanya 50 sekolah yang lolos verifikasi Kementerian PU. Dari 50 lokasi tersebut, sebanyak 49 sekolah dibiayai melalui APBN, 1 sekolah menggunakan dana APBD,” ujar Dody dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Agustus 2025.

Sementara itu, 9 sekolah tambahan saat ini masih dalam tahap usulan baru dan masuk ke tahap persiapan pembangunan sekolah rintisan.

Per awal Agustus, pembangunan fisik Sekolah Rakyat Tahap 1C sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dody menyebut bahwa progres konstruksi mencapai 60,93% per 4 Agustus 2025, dan ditargetkan selesai sebelum akhir bulan ini.

“Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” tegasnya.

Baca Juga: BSU untuk Anggota DPRD Purwakarta? Netizen Heboh, Publik Minta Audit dan Investigasi Tuntas!

Meski demikian, total anggaran yang dikucurkan dalam pelaksanaan tahap 1C ini tidak diungkapkan secara rinci oleh Kementerian PU.

Program Sekolah Rakyat akan terus dikembangkan secara bertahap dengan target ambisius: 100 sekolah per tahun.

Sekolah ini mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah, dan ditujukan untuk anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses sekolah formal karena kendala ekonomi dan geografis.

Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pendidikan, terutama di daerah terpencil dan berpendapatan rendah.