PURWAKARTA ONLINE – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali turun ke jalan.

Mereka menggelar aksi puncak ‘Indonesia Gelap’ pada Kamis, 20 Februari 2025, di Jakarta.

Demo ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya yang digelar pada Senin, 17 Februari 2025, di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Mahasiswa menuntut pemerintah segera merespons berbagai persoalan yang mereka angkat.

Baca Juga: Timnas U-20 Indonesia vs Yaman – Laga Terakhir, Wajib Tebus Kekalahan!

Puncak Kemarahan Mahasiswa

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengatakan aksi ini menjadi puncak kemarahan mahasiswa.

Sebab, tuntutan yang mereka ajukan sebelumnya tidak digubris pemerintah.

"Itu akan menjadi puncak kemarahan mahasiswa ketika belum ada tanggapan terkait poin-poin tuntutan kita kemarin," kata Herianto, Selasa (18/2).

BEM SI juga menginstruksikan mahasiswa dari berbagai daerah untuk ikut serta dalam aksi ini.

Namun, jumlah massa aksi masih belum dapat dipastikan.

"Terkait massa aksi kami belum bisa pastikan karena Rabu besok akan ada teklap (teknik lapangan) buat pembahasan aksi secara teknis di lapangan," tambahnya.

Baca Juga: Kronologi Kasus Hak Cipta, Awal Mula Gugatan Ari Bias terhadap Agnez Mo

13 Tuntutan Mahasiswa

Saat aksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, mahasiswa menyampaikan 13 tuntutan kepada pemerintah. Berikut poin-poin yang mereka suarakan:

1. Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional (PSN) bermasalah. Mahasiswa menilai PSN kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat.
3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba. Revisi ini dianggap membungkam suara kritis di kampus dan lingkungan akademik.
4. Hapuskan multifungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil dinilai menghambat demokrasi.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat. Perlindungan hukum bagi masyarakat adat harus segera diwujudkan.
6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Aturan ini dinilai mengancam sektor pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi program makan gratis. Mahasiswa menuntut transparansi agar program ini tidak hanya menjadi alat politik.
8. Realisasikan tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus ditingkatkan untuk kualitas pendidikan lebih baik.
9. Desak penerbitan Perppu Perampasan Aset. Mahasiswa menuntut langkah konkret dalam pemberantasan korupsi.
10. Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan. Revisi ini dinilai berpotensi melemahkan pengawasan terhadap aparat.
11. Rombak Kabinet Merah Putih. Mahasiswa menilai banyak pejabat yang boros dan tidak bertanggung jawab.
12. Tolak revisi Tata Tertib DPR. Perubahan aturan ini dianggap berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.
13. Reformasi Kepolisian RI. Budaya represif harus dihapus dan profesionalisme aparat ditingkatkan.

Baca Juga: Ratusan Petani KTNA Purwakarta Siap Sambut Bupati Baru, Pawai Meriah dan Air Mancur Sri Baduga Jadi Sorotan

Peringatan bagi Pemerintah

Jenderal Lapangan Aksi, Bagas Wisnu, menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut jika pemerintah tidak merespons tuntutan mereka.