Kekecewaan Agung Laksono atas Syarat Dukungan dalam Pemilihan Ketua Umum PMI: Dualisme Kepengurusan Muncul

"Ini adalah pengkhianatan terhadap organisasi. Kami sudah melapor ke polisi karena ini adalah langkah yang melawan hukum," tegas JK.

Kalla juga mengklaim bahwa pihak yang mendukung Agung telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI dan telah dipecat dari kepengurusan PMI.

Ketegangan semakin memuncak ketika Agung Laksono mengungkapkan bahwa beberapa pengurus daerah PMI yang merasa tidak terwakili dan kecewa dengan proses tersebut memilih untuk menarik diri dari Munas yang diadakan di Jakarta.

Hal ini semakin memperburuk citra PMI di mata publik, yang kini terpecah menjadi dua kubu dengan klaim sah masing-masing.

Baca Juga: PAFI Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kiat Sehat di Musim Hujan untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Bagi Agung, meski ada langkah hukum yang dilakukan oleh kubu Jusuf Kalla, ia menegaskan bahwa ini adalah masalah prosedural dalam organisasi.

"Kita tidak menganggap ini sebagai tindak pidana. Ini adalah masalah yang harus diselesaikan dengan mekanisme internal organisasi," katanya, seraya menyebutkan bahwa ia siap legawa jika kalah dalam pemungutan suara, tetapi tidak bisa menerima prosedur yang menurutnya penuh dengan ketidakadilan.

Polemik ini menjadi sorotan publik, khususnya di kalangan relawan dan pengurus PMI di seluruh Indonesia.

Menurut Sudirman Said, mantan Sekretaris Jenderal PMI, dualisme kepengurusan ini mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam gerakan kemanusiaan internasional.

Baca Juga: PAFI Hulu Sungai Utara Gelar Penyuluhan Pentingnya Membaca Label Obat untuk Kesehatan

"Setiap negara hanya mengenal satu organisasi Palang Merah. Indonesia memilih Palang Merah, dan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018," ungkapnya.

Dalam sambutannya di Munas XXII PMI, Jusuf Kalla mengajak seluruh pengurus dan relawan PMI untuk lebih aktif dalam membantu pemerintah menangani bencana.

Namun, ketegangan yang terjadi dalam proses pemilihan ini justru menambah tantangan besar bagi PMI di masa depan, yang kini dihadapkan pada perpecahan internal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi kemanusiaan terbesar di Indonesia.

Dengan situasi yang semakin memanas, kedua belah pihak masih berusaha mencari jalan tengah, namun penyelesaian yang cepat tampaknya masih jauh dari jangkauan.

Baca Juga: Jusuf Kalla Sebagai Ketum PMI Sebut Munas Tandingan Sebagai Pengkhianatan, Ini Alasannya!