Kemampuan Polres Karawang Diuji, Persekusi Terhadap Rombongan Kyai NU Memicu Reaksi Keras

Purwakarta Online, Karawang - Kasus persekusi terhadap rombongan kiai Nahdlatul Ulama (NU) di Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjadi ujian besar bagi Polres Karawang. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu, 10 Agustus 2024 ini telah memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, terutama dari keluarga besar NU dan organisasi pemuda Ansor.

Kejadian yang Memicu Reaksi

Persekusi terhadap rombongan kiai dan anggota Banser NU terjadi ketika mereka tengah dalam perjalanan menuju Pondok Pesantren Al-Baghdadi, Rengasdengklok, untuk menghadiri sebuah acara keagamaan. Rombongan yang terdiri dari tiga mobil ini dihadang oleh sekelompok massa yang diduga salah mengira bahwa salah satu kiai yang mereka cari berada di dalam salah satu mobil tersebut.

Kapolsek Rengasdengklok, AKP Edi Karyadi, dalam keterangannya menyatakan bahwa insiden tersebut adalah hasil dari kesalahpahaman. "Massa pengeroyok mengira di dalam mobil milik korban ada sosok yang mereka cari, yakni KH Imaduddin Utsman. Namun, ternyata beliau tidak ada di dalam mobil tersebut," jelasnya.

Desakan dari GP Ansor dan NU

Pimpinan Cabang GP Ansor Kota Depok, H.M. Kahfi, dalam rilis resminya pada Rabu, 14 Agustus 2024, dengan tegas mengecam tindakan persekusi tersebut. Ia mendesak agar Kepolisian segera menangkap dan menahan para pelaku. "Kita semua akan terus memantau perkembangan kasus ini. Jika diperlukan, kami akan mendatangi Polres Karawang dan/atau Polda Jawa Barat untuk mengawal kasus ini hingga tuntas," tegasnya.

Tidak hanya itu, seluruh PC GP Ansor dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PC Ansor se-Jawa Barat juga ikut mengawasi proses hukum kasus ini. Mereka menuntut agar supremasi hukum berjalan dengan cepat dan adil, memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Gelombang Demonstrasi dan Reaksi Warga NU

Kejadian ini juga memicu demonstrasi besar di depan Mapolres Karawang pada Selasa, 13 Agustus 2024. Ratusan warga Nahdliyin, termasuk pengurus NU dari berbagai daerah seperti Bekasi, turun ke jalan menuntut keadilan. Ahmad Ruchyat, koordinator aksi sekaligus mantan Ketua PCNU Karawang, menilai polisi terlalu lamban dalam menangani kasus ini, meskipun bukti-bukti sudah cukup jelas. "Wajah pelaku sudah tersebar di media sosial, kendaraan dan nomor polisi hingga almamater yang digunakan juga sudah ada, kenapa polisi diam saja?" ujarnya dengan nada kesal.

Surat edaran dari PCNU Kabupaten Bekasi juga menunjukkan betapa seriusnya warga NU dalam mengawal kasus ini. Dalam surat bernomor 575/PC/Tanf/A.II/D-12/VIII/2024, mereka menginstruksikan kepada seluruh keluarga besar Nahdliyyin untuk mendatangi Polres Karawang pada Rabu, 14 Agustus 2024, sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap para korban.

Ketegangan Meningkat, Polres Karawang Didesak Bertindak

Ketegangan yang terjadi telah menempatkan Polres Karawang dalam sorotan tajam. Masyarakat NU yang marah menuntut agar aparat kepolisian segera bertindak cepat dan tegas. Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU), Yahya Cholil Staquf, juga turut angkat bicara. Ia meminta agar perbedaan pendapat yang mungkin menjadi pemicu kejadian ini tidak lagi dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kekerasan. "Kami minta agar setelah teridentifikasi pelakunya, segera ada tindakan hukum yang jelas untuk mencegah masalah ini tidak berlarut-larut," ujarnya.

Namun hingga saat ini, kepolisian masih bergerak lambat, meski desakan terus berdatangan. Langkah cepat dari aparat kepolisian sangat dinantikan untuk meredakan ketegangan dan memberikan keadilan bagi para korban. Kasus ini menjadi ujian nyata bagi Polres Karawang, apakah mereka mampu menangani kasus ini dengan profesional dan adil, atau justru akan semakin memperburuk situasi.

Insiden persekusi ini telah menggugah kesadaran banyak pihak akan pentingnya penegakan hukum yang cepat dan adil. Masyarakat menunggu langkah konkret dari aparat kepolisian, yang diharapkan dapat segera menuntaskan kasus ini dan menghukum para pelaku dengan seadil-adilnya. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekerasan, dalam bentuk apapun, tidak dapat dibenarkan dan harus ditangani dengan tegas oleh aparat penegak hukum.***