Dirty Vote: Antara Kontroversi dan Dampak Terhadap Proses Demokrasi

Purwakarta Online - Kontroversi mewarnai arena politik menjelang Pemilu 2024 setelah film dokumenter "Dirty Vote" meramaikan media sosial dan menjadi topik pembicaraan publik.

Relawan Paslon Nomor 2, Prabowo-Gibran, mengklaim mendapatkan keuntungan elektoral dari film tersebut, sementara Ketua Umum Relawan Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas, menegaskan bahwa masyarakat sudah cerdas dan tidak terpengaruh oleh kontennya.

Film tersebut, disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, mendapatkan perhatian dunia setelah merilis indikasi kecurangan dalam Pemilu 2024.

Media asing seperti Straits Times dari Singapura dan AFP dari Prancis ikut melaporkan peristiwa ini, menciptakan gelombang reaksi dari berbagai pihak.

Baca Juga: Profil Feri Amsari: Pakar Hukum Tata Negara yang Menyuarakan Kecurangan Pemilu 2024 dalam Film Dokumenter 'Dirty Vote'

Pernyataan Relawan dan Reaksi Politisi

Menanggapi klaim bahwa Dirty Vote memberi keuntungan bagi Paslon 02, Michael Umbas menilai bahwa serangan dari film tersebut justru memberikan keuntungan elektoral bagi paslon Prabowo-Gibran.

Namun, ia menyarankan agar film tersebut juga menyampaikan fakta empirik jika ingin dikategorikan sebagai penyampai kebenaran.

Dirty Vote: Isu Kecurangan dan Reaksi Dunia

Film dokumenter Dirty Vote mendapatkan sorotan internasional, terutama setelah media Straits Times dari Singapura melaporkan reaksi keras tim kampanye Prabowo Subianto.

Film berdurasi dua jam ini memperoleh lebih dari tiga juta penayangan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah diunggah ke YouTube.

Baca Juga: Profil Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum dan Aktivis Antikorupsi: 'Dirty Vote', Film yang Mengungkap Desain Kecurangan Pemilu 2024

Media luar negeri Straits Times beritakan kehebohan film 'Dirty Vote' (Ist)

Para pakar hukum tata negara yang terlibat dalam film ini menuduh adanya kecurangan dalam proses pemilu dan ketidakadilan terhadap paslon Prabowo-Gibran.