Apakah film 'Dirty Vote' Negative Campaign menjelang Pemilu 2024 di Indonesia?

Purwakarta Online - Pemilihan Umum 2024 di Indonesia semakin dekat, dan atmosfer politik mulai memanas.

Salah satu topik yang menarik perhatian publik adalah film 'Dirty Vote' yang baru-baru ini diunggah di platform YouTube.

Dalam wawancara eksklusif dengan Guru Gembul, salah satu pembuat film, Kang Iqbal Damanik memberikan beberapa penjelasan terkait kontroversi di balik produksi dan peluncuran film ini.

Dalam wawancara tersebut, Kang Iqbal menjelaskan bahwa pilihan untuk mengunggah film menjelang masa tenang Pemilu bukanlah kebetulan semata.

Baca Juga: Chef Arnold Ikutan Komen! Insiden Adu Mulut Chef Juna dan Sopir Truk di Gerbang Tol Viral di Media Sosial

Menurutnya, ini dilakukan untuk menjaga kesadaran masyarakat tentang realitas politik selama satu tahun terakhir.

Ia menyatakan bahwa film ini bukan sekadar hiburan, tetapi sebuah usaha untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang proses pemilihan umum dan membangunkan kesadaran akan isu-isu politik yang berkembang.

Sebuah titik penting dalam wawancara adalah ketika Kang Iqbal membantah adanya motivasi politik yang tersembunyi di balik film ini.

Ia menjelaskan bahwa para tokoh yang terlibat dalam produksi film ini, termasuk Zainal Arifin Mukhtar, Mbak Bibip, dan Mas Feriamsari, bukanlah orang-orang yang terafiliasi secara langsung dengan partai politik tertentu.

Baca Juga: Dirty Vote: Film Dokumenter PSHK Ungkap Kecurangan Pemilu 2024

Potret Guru Gembul saat mengungkapkan dugaan perjanjian gaib antara Soeharto dan Nyi Roro Kidul (Tangkap layar kanal YouTube RJL 5 - Fajar Aditya )

Mereka lebih merupakan akademisi dan aktivis masyarakat sipil yang telah lama terlibat dalam gerakan reformasi dan advokasi hak-hak masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa film 'Dirty Vote' menyoroti sejumlah masalah dalam proses pemilihan umum, termasuk isu kepala desa yang diperpanjang masa jabatannya.

Guru Gembul, yang juga terlibat dalam wawancara, menunjukkan bahwa beberapa kebijakan legislasi cenderung diambil di ujung periode pemerintahan, yang dapat memengaruhi kondisi politik di tingkat lokal.