Isu sistem pemilu proporsional tertutup, Partai Gerindra malah dukung sistem pemilu proporsional terbuka!

photo author
- Senin, 9 Januari 2023 | 10:05 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto usai meresmikan kantor kemenangan. Prabowo menanggapi wacana sistem pemilu proporsional tertutup.
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto usai meresmikan kantor kemenangan. Prabowo menanggapi wacana sistem pemilu proporsional tertutup.

Ia menilai sistem pemilu proporsional terbuka yang dijalankan sejak pemilu 2009 adalah masih yang terbaik dilakukan oleh Indonesia.

Baca Juga: Golden goal Mario Jardel, bawa Galatasaray tumbangkan Real Madrid di turnamen tertinggi Eropa tahun 2000!

Meski ada begitu banyak masalah terkait dengan politik biaya mahal, personalisasi caleg dalam kampanye ketimbang partai.

Namun sistem yang terbuka ini mendorong pemilih lebih mudah mengenali dan mencari tahu latar belakang caleg di dapilnya.

Caleg pun akan berusaha secara konsisten memelihara dan merawat pemilihnya dengan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Baca Juga: Analis yakini Apple tidak lagi rilis iPhone SE!

"Idealnya, sistem pemilu kita makin mendekatkan kepada pemilih, bukan malah semakin menjauhkan pemilih," jelas mantan Direktur Pusat Kajian Politik UI.

Ia bilang, perubahan sistem bersifat keseluruhan, tidak bisa parsial.

Masalahnya adalah DPR RI sudah menutup pintu adanya revisi UU Pemilu meski Perppu tentang Pemilu sudah dan baru ditetapkan.

Baca Juga: Sistem pemilu proporsional tertutup adalah ....

Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Konsultasi Publik Algoritma ini menyebutkan dalam banyak pengalaman dan literatur kepemiluan, perdebatan tentang pergantian sistem pemilu yang diimplementasikan di sebuah negara adalah hal yang lumrah dan dapat dilakukan.

Hal ini tentu terjadi dengan pertimbangan-pertimbangan sosial, politik, budaya, ekonomi dan lainnya.

Asalkan pergantian sistem pemilu tersebut berdasarkan kajian yang mendalam dan berlangsung secara konstitusional yaitu melakukan revisi UU di ranah parlemen.

Baca Juga: Lenovo luncurkan teknologi Project Chronos di CES 2023!

Namun demikian, kata dia, ada fenomena yang disebut yudisialisasi politik, dimana judicial review suatu UU dapat dilakukan di ranah lembaga yudikatif, bukan legislatif.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Enjang Sugianto

Sumber: ANTARA

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X