KDM Bakal Kuras Habis Dana Bencana: Daripada Dibilang Diparkir, TKD Dipotong Lagi!

Ia memastikan, begitu terjadi peristiwa kebencanaan, dana itu akan langsung digelontorkan untuk membantu masyarakat terdampak, termasuk perbaikan rumah, alat evakuasi, dan bantuan logistik.

Tantangan Transparansi dan Sorotan Pemerintah Pusat

Pernyataan Dedi muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya 15 daerah yang menyimpan dana besar di bank, termasuk Jawa Barat.

Menurut data Bank Indonesia, deposito Pemprov Jabar disebut mencapai Rp4,17 triliun.

Namun Dedi membantah keras tudingan itu. Ia mengaku telah mengecek langsung ke Bank BJB, dan memastikan tidak ada dana dalam bentuk deposito.

“Yang ada itu giro. Dan itu paling aman serta transparan,” ujarnya.

Transparansi Anggaran: RKUD Akan Dipublikasikan Harian

Sebagai langkah lanjut, Dedi memerintahkan agar Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Jabar diumumkan setiap hari melalui media sosial resmi Pemprov.

“Betul, akan di-posting setiap hari. Biar publik tahu uangnya ke mana,” kata Dedi dalam pesan singkat kepada wartawan.

Ia bahkan telah mempublikasikan posisi RKUD terakhir sebesar Rp2,4 triliun, lengkap dengan rincian penerimaan pajak, belanja pegawai, hibah, hingga bantuan keuangan desa.

Langkah itu, menurut Dedi, untuk menunjukkan bahwa belanja pemerintah dilakukan secara terbuka dan bisa diakses publik.

“Waktu di Purwakarta dulu, saya juga selalu buka anggaran sampai ke item-item kecilnya,” katanya.

Minta Pemerintah Pusat Bayar Hak Jawa Barat Rp190 Miliar

Di sisi lain, Dedi juga menagih janji pemerintah pusat untuk segera mencairkan dana bagi hasil pajak tahun 2024 sebesar Rp190 miliar yang belum dibayarkan.

“Kalau kinerja Jabar sudah baik, tolong hak kami dikembalikan. Dana itu penting untuk memperkuat fiskal daerah,” tegasnya.