Purbaya Akui Salah Kelola Fiskal Sebelumnya, Janji Uang Negara Tak Akan Mengendap Lagi

PURWAKARTA ONLINE - "Saya baru berani bicara sekarang, karena dulu di LPS saya tidak punya wewenang untuk koreksi." ucap Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu RI, 12 September 2025.

Dalam pernyataan mengejutkan dan jarang dilakukan pejabat tinggi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa selama ini, pemerintah terlambat membelanjakan anggaran negara.

Bahkan ia menyebut, keterlambatan ini adalah salah satu penyebab tekanan ekonomi berkepanjangan, yang akhirnya memicu gelombang demonstrasi dan kemarahan publik di berbagai daerah.

"Tekanan ekonomi yang dirasakan rakyat, termasuk yang demo kemarin, adalah akibat dari kesalahan fiskal dan moneter kita sendiri," ujarnya.

Baca Juga: Demokrasi Prancis di Ujung Tanduk, Aksi Massal ‘Block Everything’ Guncang Kepemimpinan Macron

Sebelum menjadi Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), dan saat itu, menurutnya, tidak memiliki wewenang penuh untuk bersuara.

Kini, di hari ketiganya menjabat sebagai Menkeu, ia menjanjikan koreksi total terhadap kesalahan lama, dimulai dari percepatan belanja negara dan penggunaan seluruh dana APBN yang selama ini sering mengendap di rekening kementerian/lembaga dan pemda.

Dana Mengendap, Rakyat Menjerit

Ironisnya, di saat rakyat terjepit krisis pangan dan kenaikan pajak daerah, seperti PBB yang naik hingga 250%, justru pemerintah pusat menyimpan hingga Rp800 triliun dana APBN di bank karena belanja yang tak terserap.

Purbaya menyebutkan bahwa saat ini dirinya sudah mendorong Rp425 triliun uang negara kembali masuk ke sistem ekonomi, dan sudah meminta Bank Indonesia tidak menahan aliran likuiditas agar ekonomi bisa bergerak kembali.

Baca Juga: Kota Lumpuh, Bandara Tetap Jalan: Banjir Besar Denpasar Ungkap Kontras Wajah Bali

“Saya sudah minta ke bank sentral: jangan diserang. Biarkan kita hidupkan ekonominya,” katanya.

Belanja Lemot, Monitoring Buruk

Salah satu kritik keras Purbaya adalah sistem pemantauan belanja pemerintah yang tidak jujur menilai kinerja.