BRI Perkuat Koperasi Merah Putih, Dukung Akses Pembiayaan dan Usaha Mandiri Desa di Seluruh Indonesia

PURWAKARTA ONLINE - Upaya memperkuat ekonomi kerakyatan kembali ditegaskan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, dengan mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Melalui kolaborasi dengan Kementerian BUMN, BRI terus mengakselerasi program pemberdayaan koperasi berbasis desa yang kini telah menjangkau lebih dari 80 ribu titik di seluruh Indonesia.

Kegiatan terbaru dalam penguatan ini adalah “Sosialisasi Pembuatan Proposal Bisnis dan Pembiayaan KDKMP” yang digelar di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa, 9 September 2025.

Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto, serta sejumlah pejabat daerah dan BUMN.

Baca Juga: BRI Dorong UMKM Naik Kelas, 574 Ribu Nasabah KUR Berhasil Tingkatkan Usaha di 2025

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah koperasi berbasis aset desa/kelurahan yang resmi diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

Hingga saat ini, tercatat 80.081 koperasi telah terbentuk secara hukum dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

KDKMP bertujuan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal serta aset desa yang sebelumnya belum termanfaatkan.

“Koperasi ini bukan hanya bentuk kelembagaan ekonomi, tapi solusi konkret bagi pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan,” ujar Wakil Menteri BUMN, Kartiko Wirjoatmodjo.

Baca Juga: Ekonomi Tertekan, Purbaya Janji Percepat Belanja Negara untuk Pulihkan Kondisi

Dalam acara di Sidoarjo, BRI menegaskan peran aktifnya sebagai mitra strategis pemerintah. Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah:

• Memberikan pelatihan penyusunan proposal bisnis kepada pengurus koperasi
• Membimbing mekanisme pengajuan pembiayaan ke bank Himbara
• Memfasilitasi integrasi layanan keuangan koperasi melalui jaringan AgenBRILink

“Kami terus berkolaborasi dengan stakeholder terkait, termasuk dinas koperasi daerah. Ini bagian dari tanggung jawab bersama,” ucap Agus.

Pemerintah menargetkan pencairan pembiayaan pada akhir September atau awal Oktober 2025.

Kartiko menegaskan bahwa dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan, kebijakan pembiayaan koperasi akan menjadi prioritas nasional.