Baca Juga: Andini Permata Viral: Hati-Hati Link Video Full Bisa Bahaya, Ini Penjelasannya
Potongan video pernyataan Bahlil bahkan viral di beberapa platform seperti TikTok, X (Twitter), dan Instagram, dengan banyak komentar yang mendukung maupun mengkritik usulan tersebut.
Akun TikTok @politiktvindonesia memposting video dengan caption:
"Setuju gak kalau Pilkada gak usah langsung? Ini kata Bahlil, jangan sampai pemilu bikin cerai rumah tangga!"
Sementara di platform X, akun @InfoPolitik_ID menuliskan:
"Bahlil: Pilkada langsung itu bukan satu-satunya cara demokrasi. Kita harus sesuaikan dengan budaya kita."
Bahlil menekankan bahwa demokrasi hanyalah instrumen, bukan tujuan akhir dari negara. Tujuan negara menurutnya harus dikembalikan ke akar budaya bangsa.
Baca Juga: Peringatan Kudatuli: Ribka Tjiptaning Desak Jenderal Terlibat 27 Juli Diusut Hukum
"Demokrasi bukan tujuan negara, melainkan alat untuk mencapai tujuan. Maka dari itu kita perlu mencari sistem yang lebih cocok dengan budaya ketimuran kita," katanya.
Ia menambahkan bahwa sudah saatnya seluruh pihak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik demokrasi di Indonesia.
"Saya pikir kita harus introspeksi bersama untuk mencari sistem yang paling tepat, bukan sekadar mengikuti tren demokrasi luar negeri," ujarnya.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Prof. Taufik Mahmud, menilai bahwa usulan Bahlil masuk akal, namun harus dibahas secara hati-hati.
Baca Juga: Ria Ricis Gelar Ultah Moana di Hotel Mewah, Biaya Hampir Rp1 Miliar demi Kenangan Tak Terlupakan
"Usulan ini bisa mengurangi biaya politik yang tinggi dan konflik sosial. Tapi risikonya adalah potensi politik uang di DPRD jadi tinggi," ujarnya kepada awak media.
Sementara itu, elite partai dari PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya masih mendukung Pilkada langsung namun terbuka terhadap evaluasi menyeluruh.
"Kami terbuka berdiskusi. Tapi yang jelas, jangan sampai rakyat kehilangan hak suaranya dalam menentukan pemimpinnya," kata Hasto dalam konferensi pers, Selasa (29/7/2025).
Di masyarakat, pernyataan Bahlil memicu pro dan kontra. Sebagian warga mendukung gagasan pemilihan oleh DPRD karena dianggap lebih efisien dan minim konflik.
Artikel Terkait
Partai Golkar Berpotensi Mendominasi Peran Politik di Parlemen Baru: Analisis Dinamika Partai Politik
Golkar Melontarkan Usulan Revisi Undang-Undang MD3 untuk Raih Kursi Ketua DPR, Begini Respons PDIP!
Golkar Ketua DPR, Hasto Ingatkan Norma Politik
Ambisi jadi Ketua DPR, Hasto Ingatkan Golkar: Bisa Berdarah-darah!
Hasto Ingatkan Golkar: Tahan Ambisi Kekuasaan, Kami Ada Batas Kesabaran!
'King Maker' Pilkada Purwakarta Kumpulkan Para Ketua Partai, Golkar Tak Diajak?
Jelang Pilkada 2024 Golkar Sambangi Nahdlatul Ulama, Budi Sopani Muplih: Sinergitas Demi Kemaslahatan Purwakarta!
Bahlil Lahadalia Jadi Calon Ketua Umum Golkar? Kejutan Besar!
Jokowi Tinggalkan PDIP, Jadi Anggota Kehormatan Golkar
KDM dari Partai Apa? Ini Perjalanan Politik Dedi Mulyadi dari Golkar ke Gerindra