PurwakartaOnline.com – Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Perumusan Tematik, Regulasi Desa dan Kebijakan” dalam rangka Program Penguatan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa (P3PD) resmi digelar pada 2-3 Agustus 2024 di Hidden Valley Hills, Cibodas, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta.
Acara ini diinisiasi oleh Kementerian Desa PDTT dengan menggandeng Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PB Nahdlatul Ulama.
Berdasarkan keterangan Sekretaris Lakpesdam PCNU Purwakarta, Pupu Tarpu Hawa, S.Pd., S.IP., kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui desa inklusi.
Pupu Tarpu Hawa menyatakan, "Pertama, tujuan utama dari FGD ini adalah untuk membuat kesepakatan bersama 8 desa inklusi terkait pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa."
Ia juga menambahkan, "Kedua, kami berupaya menjalin kerjasama dengan Balai Besar BBPPD Kementerian Desa PDTT untuk memfasilitasi pelatihan dan peningkatan soft skill bagi masyarakat desa."
Dalam kegiatan ini, fokus utama adalah pelatihan praktis, seperti pembuatan keripik dari potensi lokal masing-masing desa, serta mendukung RKP Desa tahun 2024 yang akan direalisasikan pada 2025.
Pupu menjelaskan pentingnya peran pemerintah desa dalam program ini, yang merupakan hasil kerjasama antara PBNU melalui Lakpesdam dan Kementerian Desa melalui program P3PD.
"Sub komponen 2B dari program ini menekankan inklusi sosial dan akuntabilitas sosial," tambah Pupu.
Program ini mencakup advokasi untuk golongan marginal, termasuk lansia, ibu kepala rumah tangga, dan penyandang disabilitas, serta memfasilitasi partisipasi aktif mereka dalam pemerintahan desa.
FGD ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari DPMDes Kabupaten Purwakarta, Bappeda, Tim Hukum Pemda, hingga kepala desa dan BPD dari delapan desa yang terlibat: Tegalsari, Kembang Kuning, Cibukamanah, Benteng, Pusakamulya, Cidahu, Gununghejo, dan Cilalawi. Juga hadir adalah Kader Sekolah Lapang dan tim teknis dari P3PD.
Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan regulasi, tetapi juga untuk mendorong implementasi yang lebih efektif dari Program Penguatan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa di wilayah Jawa Barat, khususnya di kabupaten Purwakarta.
Melalui FGD ini, diharapkan desa-desa inklusi dapat lebih mandiri dan berdaya saing dalam mengelola potensi mereka, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.***