8 Desa di Purwakarta Dipilih untuk Program Desa Inklusi, Lakpesdam NU: Golongan Marginal Dapat Prioritas!

PurwakartaOnline.com - Dalam upaya menciptakan desa inklusi yang memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Perumusan Tematik, Regulasi Desa dan Kebijakan” di Hidden Valley Hills, Cibodas, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, dari Jumat hingga Sabtu, 2-3 Agustus 2024, dengan melibatkan delapan desa di Kabupaten Purwakarta.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang dilaksanakan oleh Lakpesdam PBNU bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Program ini telah berjalan selama tiga semester dan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat inklusi sosial dan akuntabilitas sosial di desa-desa.

Memperkuat Komitmen Desa Inklusi

Pupu Tarpu Hawa, S.Pd., S.IP., Sekretaris Lakpesdam PCNU Purwakarta sekaligus panitia lokal acara, menegaskan pentingnya kegiatan ini untuk mendorong terwujudnya desa inklusi. 

“Pertama, kegiatan ini bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama antara 8 desa inklusi dalam hal pemberdayaan masyarakat dan desa inklusi,” ujar Pupu pada Jumat, 2 Juli 2024.

Lebih lanjut, Pupu menjelaskan bahwa acara ini juga merupakan bentuk kerja sama dengan Balai Besar Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BBPPM) Kementerian Desa PDTT. 

“Kedua, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk meningkatkan soft skill masyarakat desa, seperti pelatihan pembuatan produk lokal seperti keripik yang berbasis potensi desa masing-masing,” tambahnya.

Mendorong Kebijakan Berkelanjutan

Kegiatan ini juga menjadi momen penting dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2024 yang akan direalisasikan pada 2025. Lakpesdam PBNU melalui Program P3PD berperan aktif dalam memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan di tingkat desa akan terus memperhatikan aspek inklusi sosial dan akuntabilitas sosial. 

“Kenapa pemdes? Karena ini adalah hasil kerja sama PBNU, dalam hal ini Lakpesdam, dengan Kementerian Desa mengenai program P3PD, yang mencakup sub komponen 2B tentang inklusi sosial dan akuntabilitas sosial,” jelas Pupu.

Dalam rangkaian acara tersebut, turut hadir berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPMDes Kabupaten Purwakarta, Bappeda Kabupaten Purwakarta, tim hukum Pemda Purwakarta, serta para kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari desa-desa yang terlibat.

Pilot Project di Jawa Barat

Pupu juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu dari empat kabupaten di Jawa Barat yang terpilih sebagai pilot project Program P3PD ini. 

“Penunjukan ini dilakukan langsung oleh Kemendesa, memilih kabupaten dan desanya. Setiap kabupaten ada 8 desa yang terlibat,” jelas Pupu.