Kenapa harus beli dan gunakan produk dalam negeri

Dengan terus berlanjutnya penyelenggaraan business matching, nilai komitmennya per 25 April 2022 bertambah hingga mencapai Rp220,80 triliun, seperti yang ditunjukkan dashboard.kemenperin.go.id/bisma. Nilai komitmen tersebut terdiri atas 34.123 paket produk dalam negeri dan melibatkan 6.579 perusahaan produsen produk dalam negeri. Business matching ini ditargetkan akan selesai pada 31 Mei 2022, dengan total komitmen Rp500 triliun.

Kementerian terkait sangat proaktif mendukung industri kecil dan menengah (IKM) di tanah air untuk ambil bagian dalam program peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini salah satunya melalui pelaksanaan business matching antara industri dengan pemerintah, termasuk IKM yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Baca Juga: Pemerintah resmi perpanjang libur sekolah sampai 12 Mei 2022

“Tugas Kemenperin mengidentifikasi produk dalam negeri dan kesiapan industri dalam negeri, serta mempercepat pencantuman produk dalam negeri bersertifikat TKDN di dalam katalog elektronik. Banyak produsen atau IKM Indonesia yang rupanya bisa memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh kantor dan sekolah. Oleh karena itu, kita pilih belanja dari industri lokal,” kata Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin, 25 April 2022.

Sementara itu. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita mengungkapkan, produk yang paling diminati atau paling banyak dicari saat business matching adalah paket infrastruktur, gedung, makanan, kendaraan, laptop, dan mebel.

Baca Juga: Kerendahan hati Menag dicibir netizen buntut ucapan lebaran pakai '7 juta anggota'

“Tantangan bagi komoditas furnitur adalah harus adanya permintaan agar dapat masuk e-Katalog. Sehingga, IKM harus mempersiapkan banyak gambar produk untuk spesifikasi barang custom untuk produk jenis lemari, meja rapat, maupun meja kerja,” papar Reni.

Ditjen IKMA juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan belanja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yang barangnya dapat dipenuhi oleh para pelaku IKM. Selain furnitur, ada juga mesin pertanian, pakaian, serta permesinan.

Baca Juga: Kebijakan Pemprov Jabar tambah libur 3 hari, untuk urai arus balik lebaran 2022

Ditjen IKMA juga mendorong agar IKM segera bergabung dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), katalog sektoral LKPP, dan Bela Pengadaan, agar produknya bisa dibelanjakan oleh K/L dan pemda. Saat ini produk IKM telah tergabung ke dalam empat kategori Katalog Sektoral LKPP, yaitu peralatan listrik, mesin peralatan lainnya, mesin/peralatan teknologi tepat guna, dan perkakas tangan.