Kenapa harus beli dan gunakan produk dalam negeri

Baca Juga: Kerendahan hati Menag dicibir netizen buntut ucapan lebaran pakai '7 juta anggota'

“Tantangan bagi komoditas furnitur adalah harus adanya permintaan agar dapat masuk e-Katalog. Sehingga, IKM harus mempersiapkan banyak gambar produk untuk spesifikasi barang custom untuk produk jenis lemari, meja rapat, maupun meja kerja,” papar Reni.

Ditjen IKMA juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan belanja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yang barangnya dapat dipenuhi oleh para pelaku IKM. Selain furnitur, ada juga mesin pertanian, pakaian, serta permesinan.

Baca Juga: Kebijakan Pemprov Jabar tambah libur 3 hari, untuk urai arus balik lebaran 2022

Ditjen IKMA juga mendorong agar IKM segera bergabung dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), katalog sektoral LKPP, dan Bela Pengadaan, agar produknya bisa dibelanjakan oleh K/L dan pemda. Saat ini produk IKM telah tergabung ke dalam empat kategori Katalog Sektoral LKPP, yaitu peralatan listrik, mesin peralatan lainnya, mesin/peralatan teknologi tepat guna, dan perkakas tangan.

Adapun produk potensial di sektor makanan dan minuman, yaitu berupa makanan olahan, susu, simplisia, dan minuman herbal. Selain itu, ada pula produk industri aneka seperti mainan edukatif, alat olahraga, alat tulis dan gambar, perlengkapan kebersihan, produk IKM sandang dan kulit seperti batik, pakaian jadi, alas kaki dan tas, alat pelindung diri, dan goodie bag. Sedangkan untuk produk IKM kimia dan kerajinan yang potensial dibelanjakan yaitu hand sanitizer, disinfektan, dan produk kriya untuk home decor.

Baca Juga: Contoh kalimat menawarkan produk paling terbukti efektif!

“Produk utama seperti alat kesehatan, mesin pertanian dan olahan pangan, serta perkakas pertanian/perkebunan yang kebutuhannya besar, juga diharapkan dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri terutama oleh IKM. IKM juga bisa memasokkebutuhan lampu gedung/rumah sakit/sekolah, penerangan jalan raya, alat kesehatan, software lokal, dan produk inovasi industri 4.0,” ungkap Reni.

Optimisme juga dikemukakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Ia yakin, business matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 Tahap II ini akan ada komitmen sebesar Rp500 triliun. Menurutnya, sesuai pertemuan di Bali, komitmen belanja PDN pemerintah terhadap produk UMKM diharapkan akan mencapai Rp483,2 triliun.

Baca Juga: Manfaat asuransi bagi nasabah adalah

“Kita semakin dekat untuk mencapai target, karena deadline adalah 31 Mei 2022 siap semua,” kata Sandiaga Uno, dalam acara Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia, Senin 25 April 2022.

“Mari kita realisasikan komitmen-komitmen ini dari komitmen menjadi kontrak, jangan komitmen-komitmen saja, jangan sampai PHP, jangan sampai janji tinggal janji, tapi harus jadi kontrak pengadaan barjas pemerintah dan semua tercatat di kontrak e-kontrak LKPP,” tutup Sandiaga Uno.

Baca Juga: Nama lain Sunan Gunung Jati

Lebih lanjut business matching itu akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Di antaranya, dapat menciptakan 2 juta lapangan kerja baru, dan mampu membangkitkan ekonomi.

“Kami percaya Gernas BBI akan menciptakan 2 juta lapangan kerja baru. Saya garis bawahi 2 juta lapangan kerja baru akan membangkitkan ekonomi, menambah pertumbuhan ekonomi sampai 1,7 sampai 2 persen,” ujarnya.***