Desa-desa yang berhasil membangun BUMDes, memperbaiki infrastruktur, hingga membuka wisata desa disebut tak boleh diabaikan hanya karena ulah segelintir oknum.
Momen Hari Desa yang Terasa Ironis
Surat terbuka ini muncul menjelang peringatan Hari Desa di Boyolali. Momentum yang seharusnya menjadi selebrasi kedaulatan desa justru terasa hambar karena para kades menilai kewenangan desa kian menyempit.
Musyawarah Desa yang dulu sakral kini dianggap sekadar formalitas. Desa tidak lagi memutuskan, hanya menerima kebijakan yang sudah diputuskan pusat.
“Perlahan, desa kehilangan martabatnya,” tulis mereka.
Harapan Para Kades: Dialog, Bukan Konfrontasi
Menurut para perangkat desa, mereka sudah mencoba menyampaikan aspirasi lewat jalur formal. Mereka bertemu menteri, DPR, dan berbagai pemangku kebijakan. Namun, yang mereka temui hanyalah “tembok tinggi” dan janji tanpa kepastian.
Bahkan, rencana aksi besar sempat muncul, tetapi akhirnya dibatalkan. Bukan takut kepada aparat, melainkan takut pada cibiran publik yang mungkin menganggap kades ingin mempertahankan ruang korupsi.
“Yang kami takutkan adalah jika Posyandu tutup, PAUD berhenti, internet mati, dan pembangunan macet,” kata mereka.
Enam Permintaan Utama kepada Presiden Prabowo
Dalam surat terbuka tersebut, para kepala desa dan perangkat desa menyampaikan permohonan langsung kepada Presiden Prabowo. Poin-poinnya antara lain:
- Meninjau dan membatalkan PMK 81 Tahun 2025.
- Mengatur ulang rencana pemotongan 2/3 Dana Desa 2026 untuk KDMP secara bertahap dan adil.
- Melibatkan desa dalam pembangunan gudang dan gerai KDMP.
- Memulihkan asas subsidiaritas dan rekognisi sesuai amanat UU Desa.
- Mengembalikan Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi keputusan desa.
- Mengajak desa berdialog sebagai fondasi negeri, bukan sekadar pelaksana.
Surat itu ditutup dengan kalimat yang sederhana namun kuat, “Kami hanya ingin melayani rakyat kami dengan baik. Kami hanya ingin desa tetap menjadi rumah harapan.”
Arah Selanjutnya: Menunggu Respons Presiden
Hingga kini, surat terbuka tersebut beredar luas di kalangan perangkat desa, pemerhati kebijakan desa, dan warganet. Para kades berharap surat ini sampai langsung ke meja kerja Presiden Prabowo, dan membuka ruang dialog yang selama ini mereka rindukan.
Kutipan Surat Terbuka
