Juknis Dana BOS 2025 Ditegaskan, Temuan Rp 2,2 M di Purwakarta Jadi Alarm Pengawasan

Baca Juga: Menkeu Purbaya Optimis Kejar Target Pajak Rp2.189 Triliun, Dorong Pajak Digital untuk Tutup Celah Ekonomi Bayangan

Aktivis pemerhati pemerintahan pun mendorong Kejaksaan Negeri Purwakarta ikut memproses temuan tersebut secara hukum.

Mereka khawatir ketidaksesuaian penggunaan Dana BOS dapat merusak kualitas pendidikan jika dibiarkan.

Pemerintah daerah diharapkan memperketat evaluasi RKAS, monitoring Siplah, dan memastikan kepala sekolah memahami batasan-batasan pada Juknis 2025 agar penyimpangan tidak terulang.***