PURWAKARTA ONLINE - Awal tahun 2025, Kejaksaan Negeri Indramayu mengungkapkan adanya praktik manipulasi data di sektor pendidikan yang terjadi di Kabupaten Indramayu.
Indikasi penyimpangan yang mencuat ini menyentuh berbagai aspek, mulai dari data pendidikan non-formal yang dikirimkan ke Kementerian Pendidikan hingga praktik manipulatif lainnya yang berhubungan dengan dana BOS.
Berita ini menjadi sorotan, karena dampaknya yang sangat besar terhadap reputasi dan pengalokasian anggaran pendidikan di daerah tersebut.
Manipulasi Data Pendidikan di PKBM
Salah satu hal yang mencuri perhatian adalah praktik manipulasi data oleh lembaga pendidikan non-formal, terutama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Data peserta didik yang dilaporkan ke Kementerian Pendidikan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Bahkan, dalam beberapa kasus, data peserta didik ditambah-tambah agar terlihat lebih banyak, padahal kenyataannya jauh dari itu.
Menurut Arief Indra Kusuma Adhi, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, indikasi penambahan data ini mengarah pada niat untuk mendapatkan keuntungan dari anggaran pemerintah.
PKBM dilaporkan mengirimkan data palsu secara sistematis selama beberapa tahun berturut-turut, dan hal ini tidak terdeteksi oleh kementerian.
Manipulasi Laporan dari Sekolah Formal
Lebih mencengangkan lagi, ditemukan fakta bahwa beberapa PKBM menggunakan laporan data yang berasal dari sekolah formal seperti SD dan SMP untuk melengkapi laporan mereka.
Baca Juga: KPK Sita Uang Rp62 Miliar Terkait Dugaan Korupsi Proyek PT PP: Apa yang Terjadi?
Ini menambah kerumitan dalam upaya pemerintah untuk memberikan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Indramayu.