Badan Pajak Purwakarta Dialokasikan Anggaran Besar untuk Kegiatan Tak Masuk Akal: Rincian Biaya Sewa Printer!

Artikel ini membahas alokasi anggaran APBD 2023 Kabupaten Purwakarta yang kontroversial, terutama dalam penggunaan anggaran yang tidak masuk akal. Salah satu contohnya adalah pengeluaran Rp 100 juta untuk menyewa printer oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang dianggap tidak mendesak dan tidak untuk kepentingan umum. Artikel ini menyoroti reaksi masyarakat dan pengamat kebijakan publik terhadap kebijakan pengeluaran yang kontroversial ini serta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran publik.

PURWAKARTA ONLINE - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta dikritik karena mengalokasikan anggaran yang tidak masuk akal dalam APBD 2023.

Sebagai contoh, mereka menghabiskan anggaran sebesar Rp100 juta hanya untuk menyewa printer.

Baca Juga: Alokasi Anggaran APBD 2023 Kabupaten Purwakarta yang Tak Masuk Akal: Sewa Printer Rp 100 Juta?

Masyarakat merasa kecewa karena penggunaan anggaran ini dianggap tidak penting dan tidak untuk kepentingan umum.

Sejumlah aktivis dan pengamat kebijakan publik di Kabupaten Purwakarta juga menyayangkan hal ini dan menduga bahwa masih terjadi praktek 'selap selip' anggaran di OPD yang disembunyikan secara rapi.

"Sebagaimana kita fahami, pada hakekatnya anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan," ujar Agus Yasin kepada wartawan, belum lama ini.

Baca Juga: Kesiapan Dedi Mulyadi untuk Pilgub Jabar 2024: Siapkah Dia Melawan Ridwan Kamil?

Perencanaan anggaran seharusnya disusun dengan pendekatan kinerja, transparan, akuntabel, disiplin, berkeadilan, efisien dan efektivitas untuk memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.

"Ini menandakan masih menjangkitnya patologi birokrasi selama ini di linkup pemerintahan daerah yang dimungkinkan sebagai akibat masih adanya interaksi yang salah antara struktur dan faktor-faktor lingkungan birokrasi. Termasuk masih belum sterilnya dari pengaruh eksternal secara tertentu," kata dia.

Namun, masih adanya anggaran yang disiapkan untuk kegiatan yang tidak masuk akal menandakan masih adanya patologi birokrasi dan interaksi yang salah antara struktur dan faktor-faktor lingkungan birokrasi.

Baca Juga: Klarifikasi Bupati Purwakarta Terkait Pemeriksaan Kejaksaan - Berita Terbaru Anne Ratna Mustika!

Ini bukti suatu bentuk anggaran dan proyek yang bisa dikatakan tidak logis, dan bakal jadi polemik yang bukan tidak mungkin berakibat masalah hukum," tegas dia.

Publik di Kabupaten Purwakarta dibuat heboh dengan rincian biaya sewa printer sebesar Rp100 juta yang dianggarkan oleh Bapenda di tahun anggaran 2023.