Alokasi Anggaran APBD 2023 Kabupaten Purwakarta yang Tak Masuk Akal: Sewa Printer Rp 100 Juta?

Baca tentang alokasi anggaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta di APBD 2023 yang mengundang kontroversi, khususnya terkait biaya sewa printer senilai Rp 100 juta yang dianggap tak masuk akal. Temukan komentar dari berbagai kalangan dan analisis dari pengamat kebijakan publik terkait praktek 'selap selip' anggaran di OPD dengan nomenklatur yang aneh serta dampak buruknya bagi transparansi dan akuntabilitas di lingkungan birokrasi.

PURWAKARTA ONLINE - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta, diketahui mengalokasikan anggaran besar dalam APBD 2023 untuk kegiatan yang diragukan kebutuhannya.

Sebagai contoh, Bapenda harus mengeluarkan anggaran Rp100 juta hanya untuk sewa printer, yang dianggap tidak penting dan tidak mendesak oleh masyarakat.

Baca Juga: Kesiapan Dedi Mulyadi untuk Pilgub Jabar 2024: Siapkah Dia Melawan Ridwan Kamil?

Baca Juga: Klarifikasi Bupati Purwakarta Terkait Pemeriksaan Kejaksaan - Berita Terbaru Anne Ratna Mustika!

Sejumlah aktivis dan pengamat kebijakan publik di Kabupaten Purwakarta menyayangkan perencanaan tersebut.

Mereka menduga bahwa masih terdapat praktik 'selap selip' anggaran di OPD dengan nomenklatur aneh dan disembunyikan secara rapi.

Agus Yasin, seorang pengamat kebijakan publik, menambahkan bahwa anggaran haruslah disusun dengan pendekatan kinerja, transparan, akuntabel, disiplin, berkeadilan, efisien, dan efektif.

Baca Juga: Tragis! 2 Pelajar Tewas dalam Kecelakaan Tunggal di Purwakarta Saat Persiapan Lebaran!

Baca Juga: 106 Orang Keracunan Es Kelapa di Purwakarta, Sebagian Sudah Membaik dan Pulang!

"Sebagaimana kita fahami, pada hakekatnya anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan," ujar Agus Yasin kepada media, belum lama ini.

Hal ini menunjukkan masih adanya patologi birokrasi di linkup pemerintahan daerah, dan kemungkinan karena interaksi yang salah antara struktur dan faktor-faktor lingkungan birokrasi.

"Ini menandakan masih menjangkitnya patologi birokrasi selama ini di linkup pemerintahan daerah yang dimungkinkan sebagai akibat masih adanya interaksi yang salah antara struktur dan faktor-faktor lingkungan birokrasi. Termasuk masih belum sterilnya dari pengaruh eksternal secara tertentu," kata dia.

Baca Juga: Kue Kering Menyerupai Babi: Apa Hukumnya dalam Perspektif Halal dan Agama Islam?