PURWAKARTA ONLINE – Program pendidikan karakter siswa bermasalah dengan pendekatan militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) kini dipertanyakan.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai ada indikasi pelampauan kewenangan dalam implementasinya.
Lokasi Pembinaan
Program yang dilakukan KDM ini melibatkan institusi militer seperti Rindam III Siliwangi dan Resimen Sthira Yudha.
Siswa yang dianggap nakal dikirim ke barak sebagai bentuk pembinaan.
Baca Juga: Warganet Masih Kepo Lhoo! Ternyata Ini Jadi Sasaran Utama Bu Guru Salsa Viral Lagi
Temuan KPAI
Menurut KPAI, pendekatan ini belum memiliki kerangka perlindungan anak yang utuh.
Tak semua siswa nyaman.
Beberapa mengeluh kelelahan, bosan, bahkan mencoba keluar tanpa izin.
Hasil Pemantauan KPAI
Pada 12 Mei 2025, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono merilis hasil pengawasan dan meminta program dievaluasi menyeluruh.
KPAI menyebut program ini bisa menimbulkan stigma buruk pada anak.
Seharusnya, pendidikan karakter jadi ruang pemulihan, bukan hukuman.
Artikel Terkait
Kontroversi Barak Militer KDM, Tamsil Linrung: Ini Bukan Solusi Pendidikan
KDM Dianggap Putus Asa, Tamsil Linrung Soroti Kebijakan Barak Militer
Tamsil Linrung: Kebijakan Barak Militer Ala KDM Bentuk Keputusasaan
Wali Murid Laporkan KDM, Barak Militer Dinilai Langgar Hak Anak
Om Zein Tantang Verrell Tinjau Langsung Program Barak Militer KDM
KDM Didukung Bupati Bandung Barat, Tapi Dikritik Wakil DPD RI
KDM Dikecam Senator, Program Barak Militer Disebut Tindakan Putus Asa
Orang Tua Siswa Laporkan KDM, Sebut Barak Militer Langgar Hak Anak
Bupati Bandung Barat Dukung KDM, Sebut Barak Militer Bentuk Karakter
KDM Tuai Kritik Verrel, Bupati Purwakarta Balas: Jangan Nilai Jauh-Jauh!