13 Tuntutan Massa Aksi di Bandung! Tolak Militerisasi dan Kembalikan TNI ke Barak

PURWAKARTA ONLINE, Bandung – Aksi demonstrasi besar-besaran di Bandung yang menolak revisi UU TNI tidak hanya sekadar unjuk rasa, tetapi juga mengajukan 13 tuntutan konkret kepada pemerintah.

Tuntutan ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kebijakan yang dinilai mengancam demokrasi dan hak-hak sipil.  

Salah satu tuntutan utama adalah pencabutan revisi UU TNI yang baru saja disahkan oleh DPR.

Baca Juga: Bandung Berkobar! Aksi Massa Tolak Revisi UU TNI Berlanjut Hingga Dini Hari

Massa aksi menilai UU ini membuka pintu bagi militerisasi kehidupan sipil, terutama melalui Pasal 47 yang mengizinkan penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga sipil.  

"Kami tidak ingin TNI masuk ke ranah sipil. Tugas mereka adalah menjaga keamanan negara, bukan mengintervensi urusan sipil," tegas Levi, salah seorang pengunjuk rasa.  

Selain itu, massa juga menuntut pembubaran komando teritorial, pengadilan bagi jenderal pelanggar HAM, dan penarikan militer dari tanah Papua.

Baca Juga: Pasar Jumat Purwakarta Ludes Terbakar, Puluhan Pedagang Menangis Histeris Akibat Kerugian Puluhan Juta

Mereka juga menolak penggunaan buzzer oleh negara yang dinilai memecah belah bangsa.  

Tuntutan lainnya mencakup penghapusan komponen cadangan, penghentian pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil, serta penolakan terhadap pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer.  

Aksi yang berlangsung hingga dini hari ini menunjukkan betapa seriusnya tuntutan tersebut.

Baca Juga: Pacaran Bertahun-Tahun Pasti Penasaran Hubungan Seks!

Massa aksi tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa, tetapi juga masyarakat sipil yang merasa hak-haknya terancam.  

Bandung, sekali lagi, menjadi saksi betapa kuatnya suara rakyat dalam menuntut keadilan dan demokrasi.***