Politik di Balik Kasus Hasto: Kritisi Jokowi, PDIP Klaim Ada Tekanan Otoriter

PURWAKARTA ONLINE - Kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membuka babak baru dalam drama politik Indonesia.

Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap dan perintangan penyidikan memunculkan dugaan adanya tekanan politik yang melibatkan kekuasaan.

Dalam pernyataan resminya, Hasto menyebut bahwa kritiknya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi menjadi salah satu alasan ia diserang secara hukum.

“Sejak awal, saya memahami risiko saat mengkritisi kekuasaan yang otoriter. Namun, ini adalah bagian dari perjuangan politik kami,” ujar Hasto tegas.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Tersangka, PDIP Terancam Terguncang – Siapa yang Akan Menggantikan?

Kritik ini mencuat di tengah hubungan panas-dingin antara PDIP dan Jokowi, terutama setelah PDIP kalah dalam Pilpres 2024.

Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDIP harus mengakui keunggulan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, KPK melalui Wakil Ketua Fitroh Rohcayanto memastikan proses hukum akan berjalan sesuai prosedur.

“Apakah Hasto akan ditahan atau tidak, itu tergantung hasil pemeriksaan ke depan,” jelas Fitroh.

Baca Juga: Link Video Baby Putie Viral di Twitter dan TikTok, Apa yang Terjadi?

Di internal PDIP, perhatian kini beralih pada sosok pengganti Hasto sebagai Sekjen. Dua nama mencuat: Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dan Ahmad Basarah.

Keduanya dinilai memiliki pengalaman dan kemampuan strategis untuk menggerakkan roda organisasi partai.

Pengamat politik Karyono Wibowo menilai bahwa di tengah badai politik ini, PDIP memerlukan figur yang tidak hanya mampu berkomunikasi dengan baik tetapi juga taktis dalam menghadapi lawan politik.

“PDIP membutuhkan sekjen yang mampu bekerja sama dengan berbagai pihak tanpa melupakan prinsip-prinsip partai,” ungkap Karyono.