Tak Sanggup Jadi Pejabat, Keputusan Gus Miftah Mundur dari Kabinet: Sebuah Pembelajaran bagi Prabowo

Tak Sanggup Jadi Pejabat, Keputusan Gus Miftah Mundur dari Kabinet: Sebuah Pembelajaran bagi Prabowo

PURWAKARTA ONLINE – Keputusan mengejutkan datang dari Miftah Maulana Habiburrahman atau yang lebih dikenal dengan Gus Miftah, yang mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada Jumat, 6 Desember 2024, Gus Miftah menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan secara matang dan penuh kesadaran.

Langkah mundur Gus Miftah ini mencuat setelah pernyataannya yang viral dan kontroversial terhadap seorang pedagang es teh di forum pengajian di Magelang.

Video tersebut memicu reaksi keras dari publik, tak hanya dari netizen, tetapi juga dari partai politik dan berbagai tokoh agama.

Baca Juga: PBNU Hargai Keputusan Gus Miftah Mundur dari Kabinet, Diduga Karena Video Viral!

Bahkan, Partai Gerindra, yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto, turut memberi perhatian pada isu ini.

Meski mendapat dukungan dari beberapa pihak, termasuk Wasekjen PBNU Imron Rosyadi Hamid yang menilai pengunduran diri tersebut sebagai langkah tepat untuk menjaga reputasi kabinet, banyak yang menganggap bahwa keputusan Gus Miftah ini mengundang perdebatan.

Gus Miftah, yang dikenal luas sebagai pendakwah dan pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji, mengakui bahwa jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden ini terasa sangat berat baginya.

Baginya, menjadi pejabat publik berarti harus ekstra hati-hati dalam bertutur kata dan berperilaku.

Baca Juga: Tips Adu Suit Lazada 12.12, Game Interaktif Berhadiah Voucer Total Rp130 Juta!

Pengunduran diri ini juga disertai dengan klarifikasi mengenai video kontroversial lainnya yang melibatkan dirinya, yang juga sempat viral di media sosial.

Gus Miftah menjelaskan bahwa video tersebut sudah lama, namun tetap saja dampaknya cukup besar.

Di tengah polemik ini, Lili Romli, pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menilai bahwa kejadian ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Presiden Prabowo Subianto dalam memilih pejabat-pejabat negara.

Menurut Lili, pejabat yang dipilih harus tidak hanya memiliki kapasitas, tetapi juga integritas dan moral yang baik.