Hubungan Jokowi dan PDIP: Tanda-Tanda Keretakan yang Semakin Terbuka

PurwakartaOnline.com - Dalam dunia politik Indonesia, hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama ini telah menjadi sorotan. Tidak sedikit yang menilai bahwa hubungan tersebut semakin renggang dan terbuka. Bagaimana tanda-tanda keretakan ini semakin jelas? Mari kita telusuri lebih dalam.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keluarga Presiden Jokowi karena dianggap telah "mengingkari" PDIP. Dalam pernyataannya, ia menyatakan bahwa partainya telah memberikan dukungan besar kepada Presiden Jokowi, namun keluarga Jokowi tampaknya meninggalkan PDIP karena alasan yang dianggap melanggar pranata kebaikan dan konstitusi.

Salah satu momen krusial yang menandai keretakan hubungan ini adalah ketika putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, resmi terpilih menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sebelumnya, PDIP telah mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024.

Peneliti pusat riset politik BRIN, Firman Noor, mengatakan bahwa hubungan Jokowi dengan PDIP sebenarnya sudah lama "panas-dingin," tetapi baru-baru ini indikasi keretakan tersebut semakin terlihat jelas. Firman juga menilai bahwa Jokowi merasa mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada partai tertentu, bahkan sampai pada tingkat di mana dia bisa membentuk partai sendiri.

Baca Juga: Konflik Gaza: Eskalasi dan Tantangan Kemanusiaan di Jalur Gaza

Namun, pertanyaannya adalah apa yang terjadi secara konkret dalam hubungan antara Jokowi dan PDIP yang telah mencapai puncak ketegangan ini?

Pada tanggal 29 Oktober, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa kader dan simpatisan PDIP merasa kecewa karena keluarga Jokowi dianggap telah meninggalkan partai tersebut setelah mendukung Jokowi melalui lima pilkada dan dua pilpres. Hasto menekankan bahwa PDIP telah memberikan dukungan besar kepada Jokowi, namun mereka merasa ditinggalkan oleh keluarga Jokowi karena permintaan lain yang dianggap melanggar konstitusi.

Salah satu isu yang mencuat adalah perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, yang diduga muncul dari menteri-menteri kabinet Jokowi yang dikenal dengan sebutan "Pak Lurah." Hasto menyebut sikap ini sebagai permintaan dari "Pak Lurah," dan meskipun ada yang mendukung, PDIP tetap kukuh dengan konstitusi yang melarang jabatan presiden tiga periode.

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menilai bahwa keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024 adalah "pembangkangan" terhadap arahan partai. Ini semakin menguatkan spekulasi tentang keretakan hubungan antara Jokowi dan PDIP.

Baca Juga: Skandal Video Pribadi Baby Putie yang Bocor ke Publik!

Selain Gibran, adiknya, Kaesang Pangarep, juga menarik perhatian dengan memilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tiga hari setelah bergabung. Hal ini semakin menciptakan kesan bahwa keluarga Jokowi semakin menjauh dari PDIP.

Pengamat politik Firman Noor menilai bahwa tanda-tanda keretakan ini sudah lama tampak. Jokowi dianggap sebagai sosok yang lebih fokus pada relawan dan merasa bisa berdiri sendiri, sementara PDIP menginginkan pengaruh yang lebih besar dalam keputusan politik Jokowi.

Namun, apakah sikap Jokowi dalam menghadapi keretakan hubungan ini dianggap tepat? Pakar komunikasi politik, Silvanus Alvin, berpendapat bahwa sikap Jokowi yang lebih netral adalah langkah yang tepat. Menurutnya, merespons konflik ini akan membenarkan spekulasi dan memperburuk situasi politik.

Silvanus juga menyatakan bahwa konflik antara keluarga Jokowi dan PDIP mungkin saja menjadi strategi komunikasi politik untuk menarik perhatian publik terhadap dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran. Pada akhirnya, Jokowi diuntungkan dalam situasi ini.