Peran Perempuan dalam Resiliensi Peternakan dan Diversifikasi Usaha: Sebuah Perspektif Sosial-Ekonomi

Hasil dan Pembahasan

1. Perempuan sebagai Agen Resiliensi Peternakan

Keterlibatan perempuan terbukti berperan penting dalam keberlangsungan usaha peternakan skala kecil. Mereka sering mengelola aspek manajemen keuangan rumah tangga, pakan alternatif, dan kesehatan ternak sederhana (Njuki & Miller, 2013). Dengan demikian, partisipasi perempuan memperkuat keberlanjutan usaha meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya.

2. Diversifikasi Usaha Berbasis Ternak

Kelompok perempuan dapat mengembangkan usaha turunan, seperti:

Produk olahan daging (abon, nugget, kornet).
Pakan dan suplemen alternatif berbasis bahan lokal.
Edukasi dan wisata peternakan sebagai sumber pendapatan non-konvensional.
Model diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan membuka peluang kerja bagi perempuan muda di pedesaan.

3. Pendidikan Kewirausahaan bagi Generasi Muda

Perempuan yang aktif dalam usaha ternak memberikan teladan nyata bagi anak-anak. Melalui aktivitas ekonomi produktif ibunya, anak belajar nilai kemandirian, kewirausahaan, dan kerja sama. Hal ini penting untuk memutus rantai budaya patriarki yang menghambat kesetaraan gender (Kabeer, 2015).

4. Tantangan dan Peluang

Tantangan utama adalah keterbatasan akses modal, pelatihan, dan waktu karena beban ganda (mengurus rumah tangga sekaligus bekerja). Namun, dengan dukungan kelembagaan (pemerintah desa, penyuluh, dan koperasi), perempuan dapat berperan lebih optimal. Program seperti KWT (Kelompok Wanita Tani) yang diperluas ke bidang peternakan bisa menjadi instrumen penting.

Kesimpulan

Keterlibatan perempuan dalam sektor peternakan memiliki dampak ganda: memperkuat resiliensi ekonomi keluarga sekaligus mendorong pendidikan kewirausahaan bagi generasi muda. Pembentukan kelompok perempuan di bidang peternakan bukan hanya sarana pemberdayaan, tetapi juga strategi untuk menciptakan diversifikasi usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan dukungan kebijakan publik yang lebih inklusif agar perempuan memiliki akses yang setara terhadap modal, teknologi, dan pelatihan.***