10 Tahun Hari Santri di Purwakarta, Abang Ijo: Santri Kawal Indonesia Menuju Peradaban Dunia

Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya memberikan apresiasi tinggi atas semangat para santri.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, pesantren, dan masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa.

“Polres Purwakarta siap bersinergi dengan seluruh elemen, termasuk pesantren, dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat karakter generasi muda yang religius dan berwawasan kebangsaan,” tegasnya.

Menurutnya, di tengah tantangan digitalisasi, santri harus menjadi garda depan dalam menjaga moral dan karakter bangsa agar tidak terkikis oleh arus globalisasi.

Baca Juga: Langkah Bersejarah! Presiden Prabowo Bentuk Dirjen Pesantren di Momen Hari Santri Nasional 2025

Hadiah Presiden Prabowo: Dirjen Pesantren Segera Dibentuk

Momen Hari Santri 2025 juga diwarnai kabar menggembirakan dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama.

Wakil Menteri Agama RI Muhammad Syafi’i mengonfirmasi bahwa perintah tersebut telah diterbitkan melalui surat B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025.

“Presiden telah menyetujui pembentukan Dirjen Pesantren agar perhatian terhadap pesantren semakin konkret, baik dari sisi personel, pendanaan, maupun program,” ujarnya usai apel Hari Santri di Jakarta.

Langkah ini disebut sebagai “hadiah istimewa” dari Presiden Prabowo bagi dunia pesantren Indonesia.

Baca Juga: BRI Peduli Dorong Bisnis Hijau dan Sosial Lewat Prinsip ESG, Begini Dampaknya untuk Indonesia

Refleksi 10 Tahun: Santri, Resolusi Jihad, dan Peradaban

Hari Santri Nasional diperingati setiap 22 Oktober untuk mengenang Resolusi Jihad KH. Hasyim Asy’ari, fatwa monumental yang mengobarkan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Selama satu dekade terakhir, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat penggerak sosial, ekonomi, dan kebudayaan bangsa.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren, negara memberikan pengakuan resmi atas peran strategis pesantren dalam pembangunan nasional.