500 Kades Jatim mandatkan Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai Capres!

Ketiga, kata dia harus ada sistem kontrol yang berjalan secara efektif di desa.

"Selama 6 tahun alokasi dana desa ini, para kepala desa mulai belajar dengan baik dan terlaksana dengan baik. Tiga syarat itu yang perlu dipersiapkan sehingga kalau benar saya diamanati memimpin republik ini, saya akan melaksanakan sepenuhnya aspirasi pembangunan yang berpusat dari desa," katanya.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia (SDM) di desa mutlak diperlukan, selain peningkatan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya desa.

Baca Juga: PKB Usulkan Nomor Urut Parpol Tidak Berubah Setiap Pemilu, Syaiful Huda: KPU dan Partai bisa efisiensi biaya!

Kepala Desa Pangungsari, Kecamatan Durenen, Trenggalek Heru Sugiono mendoakan Gus Muhaimin terpilih menjadi Presiden pada Pemilu 2024.

"Mudah-mudahan 2024 terpilih sebagai presiden karena Bapak Muhaimin yang tahu soal desa," kata dia.

Heru Sugiono juga menyampaikan aspirasi agar pemerintah bisa selalu memperbaharui data kependudukan secara reguler, terutama data kemiskinan. Sebab, kondisi warga selalu berubah.

Baca Juga: Syaiful Huda: Perlu langkah inovatif dalam RUU Kepariwisataan!

"Data kemiskinan, misalnya, sudah lama tidak di-update padahal ada warga yang sudah meninggal, ada yang mulanya miskin tidak lagi miskin dan sebaliknya. Ini harus di-update tiga bulan sekali," kata dia.
Kepala Desa Balongjeruk Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri Syafi'i juga menyampaikan harapannya agar Gus Muhaimin menjadi Presiden di 2024 serta dapat memperjuangkan nasib petani.

"Saya mohon kepada Gus Muhaimin kalau menjadi presiden betul-betul memperjuangkan nasib petani dan saya doakan 2024 Gus Muhaimin Presiden dan PKB jaya," katanya.

Dia juga mengadukan persoalan yang kerap dihadapi warganya, yakni kelangkaan pupuk kepada Gus Muhaimin.

Baca Juga: Pengurus Anak Ranting PKB ceritakan sulitnya di masa awal, disebut Partai Kyai Buta!

Permasalahan pertanian warga menurut dia adalah kelangkaan pupuk, dan hal itu menjadi keluhan massal petani.

"Dulu 2014 masa awal Presiden Jokowi, pupuk ada lima jenis. Sekarang hanya dua, itu pun kemasannya berkurang sehingga memaksa petani beli pupuk non-subsidi yang harganya empat sampai lima kali lipat. Ini mengurangi hasil para petani," ujarnya.***