PURWAKARTA ONLINE – Program pendidikan karakter ala barak militer yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali jadi sorotan.
Kali ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti potensi pelanggaran prinsip perlindungan anak.
KPAI melakukan pengawasan terhadap program yang dikenal dengan pendekatan militer untuk mendidik siswa yang dianggap “nakal”.
Hasilnya, ditemukan sejumlah siswa yang merasa tidak nyaman, bahkan ada yang ingin kabur dari barak hanya untuk membeli jajanan.
Lokasi Utama
Pengawasan dilakukan di dua lokasi utama: Rindam III Siliwangi Bandung Barat dan Resimen 1 Sthira Yudha, Purwakarta, pada awal Mei 2025.
Baca Juga: Update Harga Sayuran 14 Mei di Pasar Induk Cibitung: Timun dan Kacang Naik Tajam!
Temuan KPAI
Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, menyebut bahwa pendekatan ini harus ramah anak.
Meski tidak ditemukan kekerasan fisik, kelelahan dan ketidakfokusan siswa menjadi catatan penting.
KPAI bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak sesuai Perpres Nomor 61 Tahun 2016.
KPAI ingin memastikan bahwa setiap program pendidikan tidak melanggar hak anak.
Sikap KPAI
KPAI merekomendasikan agar program barak militer ini dievaluasi secara menyeluruh.