Purbaya Janji Ekonomi Pulih Akhir 2025, Publik Menanti Bukti di Tengah Fiskal Terjepit

Sebagai solusi, Purbaya menggandeng Menko Perekonomian dan Menteri Investasi membentuk Tim Akselerasi Program Pembangunan. Tim ini akan:

• Mengawasi percepatan penyerapan anggaran.
• Memindahkan anggaran dari program yang tersendat ke program yang siap.
• Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi menuju akhir tahun.

Namun, masih belum jelas bagaimana tim ini akan bekerja secara teknis dan seberapa cepat dampaknya bisa dirasakan oleh rakyat dan pelaku usaha.

4. Tantangan di Depan Mata: Fiskal Kian Sempit

Meski optimisme tinggi, realitas fiskal menyempit. Data dari laporan sebelumnya menunjukkan:

• Penerimaan negara menurun drastis. Pada Mei 2024 negara menerima Rp1.000 triliun, tapi Mei 2025 hanya Rp871 triliun.
• Pendapatan non-pajak (PNBP) dari sektor tambang, energi, dan royalti juga menurun, sebagian akibat tekanan dari demonstrasi lingkungan dan kebijakan luar negeri.
• Defisit membengkak, transfer pusat ke daerah dipotong, dan daerah terpaksa menaikkan PBB hingga 250% sebagai gantinya.

Ini bukan hanya masalah teknis, tapi ujian politik dan sosial.

Baca Juga: Menkeu Baru Purbaya Dapat Peringatan Global: Jangan Terjebak Belanja Sosial Berlebihan!

5. Di Tengah Krisis Kepercayaan

Saat Purbaya menyampaikan janji pemulihan, rakyat di berbagai daerah justru sedang bergejolak.

• Demonstrasi menuntut penurunan pajak lokal dan pembatalan kebijakan yang dianggap membebani rakyat.
• Korupsi pejabat daerah marak, tetapi penegakan hukum minim.
• Sementara itu, pejabat pusat terus disorot karena gaya hidup mewah, yang kontras dengan realitas rakyat mengais makanan dari tempat sampah.

Publik bertanya: apakah percepatan belanja akan menyasar rakyat atau sekadar menutup laporan akhir tahun?

6. Pemulihan Ekonomi: Retorika atau Rencana Nyata

Pernyataan Purbaya bahwa ekonomi akan "berbalik arah di Oktober-Desember 2025" menjadi pernyataan yang mudah diucap, tapi berat untuk dibuktikan. Sebab:

• Ketidakpastian global masih tinggi: harga energi, konflik geopolitik, krisis pangan dan iklim.
• Investasi masuk masih lesu, pelaku usaha menahan ekspansi karena daya beli rendah.
• Inflasi pangan tetap tinggi, dengan beras 5kg menembus Rp100 ribu di beberapa wilayah.
• Distribusi logistik pangan dan bantuan sosial tidak efisien.

Masyarakat tidak butuh janji baru, tetapi hasil nyata—dan hasil itu harus hadir dalam hitungan minggu, bukan tahun.

Baca Juga: APBD Minus: Defisit “Normalisasi Negatif” di Daerah yang Tak Lagi Bisa Diam

Purbaya bukan sekadar memimpin anggaran, tapi menanggung ekspektasi publik di tengah situasi fiskal yang genting.

Janji ekonomi pulih akhir 2025 bisa menjadi pencapaian besar, atau justru bumerang politik jika gagal.