APBD Minus: Defisit “Normalisasi Negatif” di Daerah yang Tak Lagi Bisa Diam

PURWAKARTA ONLINE - Opini, Di banyak daerah di Indonesia hari ini, defisit APBD bukan lagi kejutan. Ia sudah jadi “prestasi biasa” bahkan dianggap lumrah oleh sebagian pihak.

Padahal, ketika pendapatan saja tak cukup menutup pengeluaran, itulah alarm bahaya bagi sistem pemerintahan daerah dan keadilan sosial.

Defisit yang Anda sebut seperti pendapatan daerah Rp 2,8 triliun tapi pengeluaran Rp 2,9 triliun bukan angka abstrak.

Ia mencerminkan suatu sistem yang dibangun tanpa strategi realistis. Bila hampir Rp100 miliar lebih dibutuhkan hanya agar angka keluar tidak jadi minus, maka daerah tersebut berjalan di atas landasan yang rapuh.

Baca Juga: Charlie Kirk Ditembak Mati! Dunia Geger, Demokrasi Global Diteror di Tengah Panggung Politik AS

Tidak sedikit daerah yang tidak layak disebut “daerah” secara fiskal karena mereka selalu di neraca rugi: “minus, minus, dan minus.” Korupsi pusat mungkin tersorot, tapi realitas di tingkat kabupaten, kota, hingga kelurahan seringkali lebih parah, hanya tak terlihat atau tak terdengar di media.

Ketergantungan yang Membelenggu

Data independen sudah menunjukkan banyak daerah yang sangat tergantung pada dana dari pusat Transfer Keuangan Daerah (TKD), yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana keistimewaan bagi beberapa wilayah khusus.

Di banyak kabupaten/kota, lebih dari 70% pendapatan mereka berasal dari TKD.

Padahal, PAD (Pendapatan Asli Daerah) sangat terbatas PBB, pajak kendaraan bermotor, retribusi kecil-kecilan, dan lain-lain.

Baca Juga: Banjir Besar Bali Renggut 14 Nyawa, Puan: Ini Ujian Nyata Negara Lindungi Rakyatnya?

Kadang yang paling kecil pun PAD-nya di bawah Rp100 miliar, bahkan hanya beberapa persen dari keseluruhan pendapatan daerah. Kalau TKD dipangkas atau tertunda, daerah langsung goyah.

Karena apa? Karena struktur pengeluarannya juga tak fleksibel: mayoritas untuk operasional gaji PNS, operasional pemerintah daerah sedangkan sisanya hanya sedikit untuk pembangunan yang menyentuh rakyat kecil.

Efek Domino