Sistem Merit dan Alasan Pejabat Purwakarta Bisa Duduki Kursi Penting di Pemprov Jabar

Sekda Jabar Herman Suryatman buka suara soal pejabat Purwakarta gabung Pemprov Jabar. Semua melalui sistem merit, bukan titipan.

PURWAKARTA ONLINE – Isu soal banyaknya pejabat asal Purwakarta yang kini menduduki kursi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya dijawab langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman.

Herman menegaskan bahwa proses pengisian jabatan tersebut sama sekali tidak lepas dari mekanisme sistem merit, yakni seleksi berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

“Kita kan sistem merit, dasarnya jelas: kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dari mana pun asalnya, Pemprov Jabar membuka diri. Bisa lewat e-talent, daftar langsung, atau melalui talent scouting,” kata Herman di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (9/9/2025).

Bukan Hanya dari Purwakarta

Menurut Herman, pejabat yang masuk Pemprov Jabar bukan hanya berasal dari Kabupaten Purwakarta, tetapi juga dari kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Prosesnya dilakukan melalui mekanisme talent pool hingga talent scouting.

“Intinya, siapa pun bisa bergabung kalau memang memenuhi syarat. Semua yang dilantik sudah ikut uji kompetensi dan dinyatakan lolos sesuai standar minimal Pemprov Jabar,” tegasnya.

Ada Pansel Khusus

Herman juga memastikan, setiap pejabat yang masuk Pemprov Jabar tidak asal tunjuk. Proses seleksi dilakukan dengan melibatkan tim panitia seleksi (pansel) khusus yang menguji kualifikasi, kompetensi, dan kinerja calon pejabat.

“Kami bisa buka datanya. Semua yang masuk, dari Purwakarta atau daerah lain, sudah terbukti qualified, kompeten, dan berprestasi,” ujarnya.

Transparan dan Akuntabel

Lebih jauh, Herman menegaskan Pemprov Jabar tidak pernah menutup diri bagi ASN yang ingin berkarier di tingkat provinsi. Namun, mekanismenya harus transparan dan akuntabel.

“Jadi jangan lihat dari mana asalnya, tapi apakah prosesnya bisa dipertanggungjawabkan. Saya kawal langsung, dan semua sesuai ketentuan,” tutur Herman.

Dorong Kinerja Pemerintahan