Demo Mahasiswa Purwakarta Memanas, Ban Dibakar, DPRD Didobrak, Puluhan Pelajar Diamankan Polisi

photo author
- Senin, 1 September 2025 | 11:00 WIB
Aksi mahasiswa di DPRD Purwakarta berujung ricuh, ban dibakar, gedung didobrak (Dok. Istimewa)
Aksi mahasiswa di DPRD Purwakarta berujung ricuh, ban dibakar, gedung didobrak (Dok. Istimewa)

PURWAKARTA ONLINE - Suasana di depan Gedung DPRD Purwakarta, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, mendadak mencekam pada Sabtu (30/8/2025) sore.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta bersama elemen Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa dengan tuntutan nasional.

Awalnya aksi berlangsung tertib. Namun situasi memanas ketika mahasiswa mulai membakar ban bekas di depan gedung dewan.

Polisi yang berjaga sempat berupaya menahan, tapi massa justru semakin beringas hingga merangsek masuk ke dalam gedung DPRD.

Mereka memaksa pimpinan dewan keluar untuk menemui langsung para pengunjuk rasa.

Baca Juga: Gila! Danantara Suntik Rp1,5 Triliun untuk Serap Gula Petani, Pemerintah Siap Tindak Mafia Gula

Ketua HMI Purwakarta, Muhammad Asep Budian, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar simbolik.

“Kami menolak kenaikan tunjangan DPR RI, mendesak pengusutan tindakan represif aparat kepolisian, serta meminta percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset,” tegasnya lantang di hadapan wartawan.

Kritik Mahasiswa Jadi Alarm

Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami, akhirnya turun menemui massa. Ia mengaku menghargai keberanian mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara langsung.

“Kami dari DPRD tentu akan mengakomodasi apa yang disampaikan mahasiswa. Senin depan, kami bersama pimpinan DPRD akan mengosongkan jadwal khusus untuk menyampaikan aspirasi ini langsung ke DPR RI,” ujarnya.

Baca Juga: Demo Mahasiswa Purwakarta di DPRD Warnai Penolakan Kenaikan Tunjangan DPR RI

Menurut Puji, kritik keras mahasiswa menjadi pengingat agar setiap kebijakan tetap berpihak pada rakyat.

“Walaupun tuntutan ini ditujukan ke DPR RI, bagi kami ini jadi pembelajaran penting. Saat ini kami sedang membahas KUA-PPAS 2026, tentu akan lebih kritis mengawal agar program benar-benar pro rakyat,” katanya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Dadan Hamdani

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X