Isu ini bukan hanya menyoal bansos, tetapi menyentuh inti dari akuntabilitas lembaga negara.
Jika pejabat publik ikut tercantum sebagai penerima bantuan yang bukan haknya, maka harus ada evaluasi serius terhadap sistem dan prosedur penyaluran bansos di Indonesia.***
Artikel Terkait
Petani Purwakarta Tutup Kebun Teh, Strategi Rahasia Bikin Matcha Lokal Kualitas Tinggi
Matcha Khas Purwakarta Mulai Diracik, Inovasi Petani Muda Bangkitkan Teh Lokal
Purwakarta Siap Punya Matcha Sendiri, Petani Teh Lakukan Inovasi demi Bertahan di Tengah Krisis
Apa Bedanya Matcha dan Teh Hijau Biasa? Petani Teh Purwakarta Ungkap Proses Khusus Produksi Matcha
Inovasi Matcha Khas Purwakarta, Upaya Anak Muda Selamatkan Pertanian Teh yang Terancam
Rahasia di Balik Matcha Purwakarta, Inovasi Pucuk Teh Lokal
Dulu Sukses Bangun Pariwisata Purwakarta, Kini KDM Dituduh Rugikan Wisata karena Larang Study Tour
Purwakarta Akses, Proyek Jalan Lingkar Barat Siap Dongkrak Ekonomi
Kok Bisa? 35 Anggota DPRD Purwakarta Terima Bansos BSU, Mengejutkan!
Panik? Ketua DPRD Purwakarta Gercep Tanggapi Viral Anggota Terima BSU, Begini Faktanya!